Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. MI/ Rommy Pujianto
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. MI/ Rommy Pujianto

Eks Petinggi Lippo Cikarang Tersangka Suap Meikarta

Nasional meikarta
Juven Martua Sitompul • 29 Juli 2019 22:46
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto sebagai tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.
 
Bartholomeus ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Penyidik juga menetapkan tersangka lain yakni Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Penetapan kedua tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya.
 
"Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dala dua perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keterlibatan Bartholomeus berawal saat PT Lippo Cikarang berencana membangun kawasan pemukiman di Bekasi dengan luas 438 hektar yang akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Sebelum pembangunan tahap I dengan luas 143 hektar dilakukan, PT Lippo Cikarang memerlukan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), izin prinsip penanaman modal dalam negeri, serta izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan (IMB).
 
Untuk mengurus izin IPPT pembangunan Meikarta itu, PT Lippo Karawaci Tbk akhirnya menugaskan Billy Sindoro, Bartholomeus, Henry Jasmen, Taryudi, dan Fitra Djaja Purnama untuk melakukan pendekatan terhadap Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.
 
Melalui orang dekat Neneng, pihak yang ditugaskan oleh PT Lippo Karawaci meminta untuk segera dipertemukan Neneng. Hingga akhirnya pada April 2017, pihak yang mewakili PR Lippo Karawaci bertemu Neneng di kediamannya dan menyampaikan permohonan agar bisa dibantu dalam melancarkan perizinan tersebut.
 
"Neneng menyanggupi dan meminta pihak PT Lippo Cikarang berkomunikasi dengan orang dekatnya," kata Saut.
 
Namun dalam mengurus IPPT, kata Saut, Bartholomeus mendapat pesan bahwa Neneng ingin izin diajukan secara bertahap. Bartholomeus pun menyanggupi permitaan Neneng tersebut.
 
Pada Mei 2017, Neneng akhirnya menandatangani keputusan bupati tentang IPPT dengan luas kurang lebih 846.356 meter untuk pembangunan komersial area apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, perumahan, dan perkantoran kepada PT Lippo Cikarang.
 
Untuk merealisasikan janji pemberian suap sebelumnya atas persetujuan Bartholomeus, pegawai PT Lippo Cikarang pada divisi land acquisition and permit mengambil uang dari pihak PT Lippo Cikarang sebanyak Rp10,5 miliar. Uang itu kemudian diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya secara bertahap.
 
"BTO (Bartholomeus) setidaknya menyetujui lima kali pemberian tersebut kepada Neneng, baik dalam bentuk USD dan rupiah dengan total Rp10,5 miliar," ucap Saut.
 
Sementara, ihwal keterlibatan Iwa bermula saat Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepal Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi menerima uang untuk mengurus peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak agar mempermudah proses pembahasannya.
 
Pada April 2017 setelah masuk pengajuan rancangan Perda RDTR, Neneng selanjutnya diajak Sekretaris Dinas PUPR untuk bertemu pimpinan DPRD di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Pada pertemuan itu, dijelaskan bahwa pimpinan DPRD meminta uang untuk pengurusan tersebut.
 
Setelah rancangan Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu disetujui DPRD Bekasi dan dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dibahas, Raperda justru tidak segera bahas oleh kelompok kerja (Pokja) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) padahal dokumen pendukung sudah diberikan.
 
"Didapatkan informasi bahwa agarr RDTR diproses Neneng Rahmi diminta harus bertemu dengan tersangka IWK (Iwa Karniwa)," kata Saut.
 
Neneng kemudian mendapat informasi jika Iwa meminta uang sebanyak Rp1 miliar untuk penyelesaian RDTR di provinsi. Permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspon bahwa uang akan disiapkan dan beberapa waktu kemudian diserahkan kepada Neneng Rahmi.
 
"Kemudian sekitar Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka IWK dengan total Rp900 juta terkait dengan pengurusan RDTR di Provinsi Jawa Barat," pungkas dia.
 
Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.
 
Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif