Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly. ANT
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly. ANT

Yasonna Laoly Pastikan Hadir Sidang Gugatan Perppu Korona

Nasional mahkamah konstitusi
Fachri Audhia Hafiez • 20 Mei 2020 09:06
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan hadir dalam sidang lanjutan uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Sidang turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
 
"Kami akan hadir fisik dengan memperhatikan jarak fisik dan protokol pencegahan covid-19," kata Yasonna kepada Medcom.id di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Ketiga menteri Kabinet Indonesia Maju itu hadir selaku pihak yang mewakili Presiden Joko Widodo. Sidang dengan agenda mendengarkan penjelasan DPR dan keterangan Presiden ini digelar di Ruang Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta pukul 10.00 WIB.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sidang uji materiil gugatan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berlanjut meski Perppu tersebut telah disahkan menjadi undang-undang. Sebab, undang-undang masih menunggu penomoran dan dicatat dalam lembaran negara.
 
(Baca: Gugatan Perppu Korona Berpotensi Gugur)
 
Sejumlah pihak mengajukan gugatan terhadap Perppu Korona. Salah satu yang menjadi pokok gugatan ialah Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
 
Pasal itu dinilai bisa membuat pejabat negara kebal dari hukum di tengah pandemi virus korona. Hal ini dinilai berbahaya dan bisa diselewengkan pihak mana pun.
 
Pasal 27 Ayat 2 berbunyi:
"Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan"
 
Pasal 27 Ayat 3 berbunyi:
"Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara"
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif