Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Korupsi di Tingkat Desa Meningkat

Nasional dana desa
Media Indonesia • 08 November 2019 17:34
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai setiap tahun korupsi yang terjadi di tingkat desa terus bertambah. Korupsi muncul setelahdana desa dialirkan pemerintah.
 
Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun mencatat pada pada 2016 dan 2017 terdapat 110 kepala desa yang terjaring korupsi. Pada 2018 ada 102 tersangka yang ditangkap.
 
"Ini lonjakannya sangat luar biasa. Kalau dulu setahun mungkin 12 sampai 20 orang," kata Tama, Jumat, 8 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tamayakin di luar 212 tersangka dalam tiga tahun terakhir, masih ada kasus-kasus lainnya. Pasalnya, pencatatan ICW hanya berdasarkan pemberitaan.
 
ICW menyebut ada 15 pola korupsi yang dilakukan pejabat desa. Proyek fiktif dan penggandaan anggaran salah satunya. Ada pula pola oknum di pemerintahan desa yang meminjam uang menggunakan uang dana desa dan tidak dikembalikan.
 
"Jadi proyek tidak dibuat tapi anggaran tetap keluar. Ada juga yang penggandaan anggaran buat satu projek yang sudah pernah dianggarkan sebelumnya, itu dianggarkan lagi untuk proyek yang sama," lanjut dia.
 
Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Desa menemukan desa siluman alias palsu di Kecamatan Uepai dan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Desa tersebut telah menerima bantuan dana desa sejak tahun 2015.
 
Dugaan praktik kotor ini muncul di tengah gencarnya pemerintah menggelontorkan anggaran dana desa dari APBN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah menyalurkan dana desa Rp44 triliun hingga akhir September 2019. Dari jumlah itu, setiap desa rata-rata menerima sekitar Rp933,9 juta atau hampir Rp1 miliar.
 
Polda Sultra sedang mendalami temuan desa fiktif penerima dana desa. Polda Sultra menyelisik jumlah desa fiktif penerima dana yang berasal APBN itu.
 
“Saat ini sedang dalam proses,” kata Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
 
Merdisyam tak menjelaskan detail hasil penyelidikan awal terkait dugaan praktik rasuah tersebut. Polda Sultra sudah berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (M Iqbal Al Machmudi)
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif