Pemilih menunjukkan tinta di jarinya seusai pencoblosan di TPSLN Moskow. Foto: MI/Panca Syurkani.
Pemilih menunjukkan tinta di jarinya seusai pencoblosan di TPSLN Moskow. Foto: MI/Panca Syurkani.

Ani Hasibuan Bantah Sebut KPPS Tewas Diracun

Nasional pemilu serentak 2019
Ilham Pratama Putra • 17 Mei 2019 13:43
Jakarta: Kuasa Hukum dokter Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan, Amin Fahrudin, membantah kliennya menyebut kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tewas diracun. Masalah ini membuat Ani dilaporkan ke polisi.
 
"Ada kelompok lain atau pelapor lain yang menyinggung soal racun. Itu bukan statement dari Bu Ani," kata Amin, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.
 
Ani sempat ikut dalam forum pembahasan terkait banyaknya KPPS meninggal di DPR. Pertemuan yang diinisiasi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada Senin, 6 Mei 2019, itu menampung laporan investigasi dari para dokter.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena waktu itu forumnya diikuti oleh kelompok pelapor. Ada penggiringan opini yang diciptakan beberapa pihak, agar terkesan Ani yang menyatakan KPPS mati massal karena racun," terang dia.
 
Untuk memperjelas perkara ini, Polda Metro Jaya memanggil Ani untuk memberikan keterangan. Namun, dia tak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit.
 
"Hari ini panggilan tidak bisa dipenuhi karena klien kami dalam kondisi sakit. Ya sakit karena terlalu over secara fisik. Jadi dia kelelahan" kata Amin.
 
Baca: Polda Metro Jaya akan Periksa Dokter Ani Hasibuan
 
Panggilan ini adalah proses penyelidikan atas laporan yang dilayangkan oleh Carolus Andre Yulika pada Minggu, 12 Mei 2019 lalu. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/2929/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus.
 
Pernyataan Ani mengenai banyak petugas KPPS pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 memicu kontroversi publik di media sosial. Isu itu lalu dimuat portal Tamsh-news.com pada Minggu, 12 Mei 2019, dengan judul “dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS”.
 
Ani dilaporkan dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 35 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 56 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif