Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Media Indonesia.
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Media Indonesia.

KPK Panggil Eks Bos Petral

Nasional kasus suap
M Sholahadhin Azhar • 05 November 2019 12:20
Jakarta:KPK memanggil Eks Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto (BTO). Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte Ltd.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Selasa, 5 November 2019.
 
Meski sudah menjadi tersangka sejak Selasa, 10 September 2019, KPK belum menahan Bambang. Managing Director Pertamina Energy Service (PES) Pte. Ltd periode 2009-2013 itu diduga menerima suap USD2,9 juta dari pihak Kernel Oil.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Suap diberikan karena Bambang membantu kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina (Persero) di Singapura dan pengiriman kargo. Penerimaan uang haram itu disamarkan lewat rekening perusahaan cangkang.
 
Perusahaan bernama Siam Group Holding Ltd itu memiliki kedudukan hukum di British Virgin Island dan menerima uang dalam periode 2010-2013. Permasalahan dimulai pada 2008, ketika Bambang masih bekerja di kantor pusat PT. Pertamina (Persero).
 
BTO bertemu dengan perwakilan Kernel Oil Ltd, yang merupakan salah satu rekanan PES/PT Pertamina. BTO lantas melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan PT Pertamina. Bambang mengundang perwakilan Kernel Oil pada periode 2009 hingga 2012. Kernel Oil akhirnya menjadi rekanan PES untuk impor dan ekspor minyak mentah Pertamina.
 
BTO berperan mengamankan alokasi kargo Kernel Oil dalam tender penjualan minyak mentah. Sebagai imbalannya diduga Bambang Irianto menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri.
 
Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif