Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Yasonna Sarankan Anaknya Tunggu Panggilan Resmi KPK

Nasional kasus suap
Akmal Fauzi • 11 November 2019 20:07
Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta anaknya, Yamitema Tirtajaya, tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengeklaim anaknya belum menerima surat panggilan resmi.
 
"Saya bilang, sudah kirimi saja surat ke KPK, mendapat informasi begini. Nanti kalau dapat panggilan yang dapat hard copy-nya dia akan datang. Mungkin klarifikasi ya," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 November 2019.
 
Yamitema dipanggil KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap proyek dan jabatan Tahun Anggaran 2014-2015 dan 2016-2021. Yamitema merupakan Direktur PT Kani Jaya Sentosa, perusahaan yang mendapatkan tender proyek.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yasonna mengatakan anaknya sempat bertanya terkait pemanggilan hari ini dan mengaku tidak menerima surat panggilan resmi. Informasi pemanggilan itu, kata Yasonna, hanya lewat foto surat yang dikirim pihak Pemerintah Kota Medan.
 
Yasonna mengakui anaknya memiliki usaha di Medan. Namun, dia sudah lama tidak terlibat dalam urusan proyek Pemkot Medan.
 
“Selama tiga tahun ini dia enggak banyak terlibat dalam urusan di Kota Medan," kata politikus PDI Perjuangan itu.
 
Yamitema sediannya bersaksi untuk tersangka Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari. KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap istri Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin, Rita Maharani Dzulmi Eldin, pada hari yang sama. Dzulmi merupakan tersangka dalam kasus ini.
 
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yakni Dzulmi, Isa Ansyari dan Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar. Mereka merupakan tiga dari enam orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15-16 Oktober 2019.
 
Dzulmi dan Syamsul selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Isa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif