Presiden Joko Widodo. Foto: Medco.id/Damar Iradat
Presiden Joko Widodo. Foto: Medco.id/Damar Iradat

Jokowi Tak Akan Lindungi Hasto

Nasional pdip OTT KPK
Damar Iradat • 13 Januari 2020 14:20
Jakarta: Presiden Joko Widodo tidak akan melindungi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang terseret kasus suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Jokowi menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Karena negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi negara berdiri dan berlaku untuk semua pihak siapa pun itu," kata juru bicara presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.
 
Jokowi juga menantikan penjelasan dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kasus yang menyeret Wahyu. Pihak Istana belum menerima surat pengunduran diri Wahyu sebagai komisioner KPU.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami juga menunggu surat yang katanya disampaikan oleh Wahyu Setiawan kepada kami. Kalau betul Wahyu sudah mengajukan pengunduran diri dan diarahkan suratnya kepada presiden, Presiden Jokowi akan meminta pendapat langsung dari KPU, dari Bawaslu dan juga dari DKPP," tutur dia.
 
Kasus ini menyeret Hasto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Ketua KPU Arief Budiman menyebut PAW Harun Masiku diteken Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
 
Seperti diketahuiPDIP meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Sumsel 1 menggantikan Nazarudin Kiemas. Nazarudin meninggal pada 26 Maret 2019 sebelum hari pencoblosan pemilu pada 17 April 2019.
 
Berbekal Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, PDIP meminta posisi Nazarudin yang mendapat suara terbanyak diberikan pada Harun Masiku (caleg nomor urut 6).
 
Permintaan itu ditolak KPU pada 31 Agustus 2019. KPU menilai caleg yang meraih suara terbanyak kedua, Riezky Aprilia yang berhak menempati posisi yang ditinggalkan Nazarudin dan maju ke Gedung DPR.
 
KPK menangkap tangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu diduga menerima suap buat mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan Harun Masiku.
 
KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Wahyu juga diduga telah menerima suap Rp200 juta.
 
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Wahyu dan orang kepercayaannya sekaligus mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.
 
Kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif