Pentolan FPI Rizieq Shihab saat mengikuti sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Foto: MI/Ramdani.
Pentolan FPI Rizieq Shihab saat mengikuti sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Foto: MI/Ramdani.

Pengamat: Kasus Rizieq Menunggu di Tanah Air

Nasional pornografi pilpres 2019
Candra Yuri Nuralam • 14 Juli 2019 11:32
Jakarta: Pengamat pidana dari Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi mengatakan kasus hukum yang menimpa pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab belum selesai. Kasusnya tinggal menunggu Rizieq pulang ke Tanah Air.
 
"Menurut Pasal 78 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kedaluwarsa suatu kasus itu baru bisa setelah 12 tahun," kata Fichrizal kepada Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2019.
 
Pasal itu mengatakan kedaluwarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu kedaluwarsa berada dalam stadium penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum. Setiap kasus berbeda masa kedaluwarsanya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kasus yang mempunyai hukuman minimal di atas tiga tahun kedaluwarsa kasusnya setelah 12 tahun terlupakan. Fachrizal mengatakan dalam kasusnya, Rizieq dikenai Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 32 Undang-Undang (UU) 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Semua kasus itu, hukumannya di atas tiga tahun penjara.
 
Menurut dia, kepolisian masih bisa menyelidiki kasus jika Rizieq pulang dari Arab Saudi tahun ini. "Kalau Habib Rizieq pulang sebelum 12 tahun, maka polisi masih bisa menyidik kasusnya," tegas Fachrizal.
 
Mahar
 
Beberapa waktu ini, kepulangan Rizieq dikabarkan menjadi sebuah mahar rekonsiliasi antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kubu Prabowo meminta jaminan keamanan Rizieq dalam kasusnya dengan alasan menghilangkan diskriminalisasi ulama.
 
Baca: Pengamat: Rekonsiliasi Harus Ikhlas
 
Menanggapi itu, Fachrizal mengatakan salah satu cara penghentian kasus Rizieq adalah amnesti atau abolisi. Hal itu hanya bisa dilakukan jika Presiden mengizinkannya. "Presiden sebagai kepala negara bisa menghentikan perkara Rizieq haknya seperti amnesti atau abolisi," ujar Fachrizal.
 
Namun, hal itu hanya bisa dilakukan jika menyangkut kepentingan negara. Penilaian Presiden dalam kasus Rizieq menjadi penentu. "Presiden yang memutuskan kepantasan memberikan amnesti atau abolisi kepada Rizieq karena alasan kepentingan negara," ujar Fachrizal.
 
Pemberian amnesti maupun abolisi kepada Rizieq juga tidak segampang membalikkan telapak tangan. Setidaknya, Jokowi butuh masukan dari DPR terlebih dahulu. "Harus ada persetujuan DPR," tandas dia.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif