Wakil Ketua KPK Nurul Guhfron. Foto: MI/Susanto
Wakil Ketua KPK Nurul Guhfron. Foto: MI/Susanto

KPK-BPK Segera Bahas Dugaan Korupsi PT ASABRI

Nasional ASABRI
M Sholahadhin Azhar • 15 Januari 2020 14:50
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti penghitungan potensi kerugian negara pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perwakilan kedua instansi segera bertemu.
 
"Siang ini mereka (BPK) akan bahas internal. Besok, Kamis (16 Januari 2020) akan koordinasi dengan KPK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Menurut dia, BPK tengah mematangkan temuan kerugian di tubuh badan usaha milik negara (BUMN) itu. Masalah ini bakal mendapatkan perhatian serius dari Lembaga Antirasuah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami sudah berkoordinasi secara intens untuk menangani perkara ini," kata eks Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, itu.
 
Sementara itu, BPK menaksir dugaan kerugian PT ASABRI mencapai Rp16 triliun. Namun, BPK masih perlu memperdalam penghitungan kerugian negara.
 
"Baru perkiraan, BPK sedang mengumpulkan data dan informasi," kata anggota BPK Harry Azhar Azis.
 
Temuan dugaan korupsi di PT ASABRI diungkap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia mendorong kasus ini diproses penegak hukum.
 
"Ya saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya (PT Asuransi Jiwasraya), di atas Rp10 triliun," kata Mahfud MD, Jumat, 10 Januari 2020.
 
Menurut dia, niatan ini selaras dengan keinginan Presiden Joko Widodo supaya penegak hukum fokus menuntaskan kasus korupsi kelas kakap. Dia akan melaporkan kasus ini pada KPK atau Kejaksaan Agung.
 
Dia menjelaskan perusahaan pelat merah ini punya tugas melayani pembayaran pensiunan dari TNI, Polri, hingga Kementerian Pertahanan. Jika dugaan korupsi terbukti, dia menilai kasus ini amat memalukan.
 
"Prajurit, tentara yang bekerja mati-matian, meninggalkan tempat lama-lama, sesudah masa pensiun disengsarakan. Itu kan haknya prajurit," jelas Mahfud.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif