Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.

PDI Perjuangan Dianggap Tak Mementingkan Kualitas Kader

Nasional pdip OTT KPK
Kautsar Widya Prabowo • 16 Januari 2020 05:00
Jakarta: Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai saat ini banyak partai politik yang menyampingkan kualitas anggotanya. Salah satunya PDI Perjuangan yang getol menginginkan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW).
 
"Demokrasi internal di partai tidak berjalan dengan baik. Menggunakan Mahakamah Agung (MA) untuk nyogok menyogok. Jadi, di dalam parpol yang tidak sehat, tidak melihat kualitas tapi melihat pamrih (dana)," ujarnya dalam Special Report Modus Tukar Guling Kursi DPR, di MetroTV, Jakarta Barat, Rabu, 15 Januari 2019.
 
Bivitri menjelaskan, Harun merupakan kader yang baru bergabung dengan PDI Perjuangan, sehingga kompetensi politiknya perlu dipertanyakan. Ia menambahkan, dalih partai berlambang banteng itu tidak masuk akal, saat mendorong Harun Masiku sebagai kader terbaik menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal Harun menempati posisi kelima dengan perolehan suara cukup rendah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau calon terbaik logikanya Harun di nomor (urut) dua, bukan lima. Sebenarnya caleg terbaik ukuranya apa, ada key performance indikator (KPI) atau hanya kedekatan dengan elite partai," pungkasnya.
 
PDI Perjuangan sebelumnya meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Partai berlambang banteng itu mengajukan uji materi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 ke MA. Mahkamah menetapkan partai sebagai penentu PAW.
 
Berbekal putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, PDI Perjuangan meminta posisi Nazarudin diberikan pada Harun. Permintaan itu ditolak KPU pada Sabtu, 31 Agustus 2019. KPU menilai Riezky Aprilia yang berhak menempati posisi yang ditinggalkan Nazarudin dan maju ke Senayan.
 
KPU berpegang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang itu menjelaskan calon terpilih yang berhalangan tetap bisa digantikan KPU. Kursinya menjadi jatah calon suara terbanyak kedua.
 
Harun kemudian menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar mengupayakan menggantikan posisi Riezky di parlemen. Perbuatan lancung keduanya kemudian terendus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wahyu kemudian tertangkap tangan pada Rabu, 8 Januari 2020.
 
Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dola Singapura. Wahyu diduga telah menerima suap Rp200 juta.
 
Lembaga Antirasuah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Wahyu dan orang kepercayaannya sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.
 
Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Seluruh tersangka sudah mendekam di tahanan KPK, kecuali Harun yang sampai saat ini masih buron.
 

 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif