Sidang vonis terdakwa korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang vonis terdakwa korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Hakim: Tuntutan Heru Hidayat Mestinya Tak Melampaui Dakwaan

Nasional jaksa Pengadilan Kejaksaan Agung ASABRI Hukuman Mati Koruptor Heru Hidayat
Fachri Audhia Hafiez • 19 Januari 2022 02:16
Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tak menjatuhi hukuman mati kepada Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. Pasalnya, majelis hakim memandang tuntutan jaksa penuntut umum mestinya tak melampaui batas-batas dakwaan.
 
"Surat dakwaan adalah pagar atau batasan yang jelas dalam memeriksa di persidangan bagi pihak-pihak. Untuk penuntut umum agar tidak melampaui kewenangan," kata anggota majelis hakim Ali Muhtarom saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Januari 2022.
 
Ali mengatakan surat dakwaan sebagai batasan dan rujukan dalam pembuktian, serta putusan dalam tindak pidana. Sementara itu, Pasal 182 ayat 4 KUHAP menyatakan musyawarah tuntutan pidana harus didasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di sidang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan, adanya kata harus maka putusan yang dijatuhkan tidak boleh keluar dari dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang," ujar Ali.
 
Jaksa menuntut Heru dihukum mati dengan menjeratnya melalui Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Beleid itu mengatur tentang ancaman hukuman mati bagi pihak yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu.
 
Majelis hakim menilai tuntutan hukuman mati bersifat fakultatif. Artinya, pilihan atau tidak ada keharusan untuk menjatuhkan hukuman mati.
 
Baca: Heru Hidayat Tak Divonis Mati, Hakim: Jaksa Melanggar Asas Penuntutan
 
Heru divonis tanpa hukuman pidana alias nihil. Menurut majelis hakim, Heru sudah dikenakan pidana pada perkara lain yang hukumannya maksimal.
 
Majelis merujuk pada Pasal 67 KUHP yang mengatur bahwa orang yang sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pidana lain, kecuali pencabutan hak-hak tertentu. Namun, Heru tetap dijatuhi hukuman membayar uang pengganti Rp12,6 triliun.
 
Majelis hakim menilai kejahatan Heru di kasus ASABRI juga dilakukan berulang sejak 2012-2019. Pengulangan yang dimaksud ialah pembelian dan penjualan saham yang mengakibatkan kerugian bagi ASABRI.
 
Kerugian keuangan negara dalam kasus ASABRI mencapai Rp22,7 triliun. Atribusi keuntungan yang dinikmati Heru mencapai lebih dari setengahnya, yakni Rp12,6 triliun.
 
Perbuatan Heru juga disengaja dan diluar nalar karena nilai kejahatannya mencapai triliunan rupiah. Dia melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menutupi hasil kejahatannya.
 
Heru dianggap terbukti melanggar dua pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif