Presiden Joko Widodo bersama Ketua KPK Firli Bahuri saat memperingati Hakordia di Gedung KPK/MI/Susanto
Presiden Joko Widodo bersama Ketua KPK Firli Bahuri saat memperingati Hakordia di Gedung KPK/MI/Susanto

Presiden Instruksikan Percepatan Pengesahan UU Perampasan Aset Tindak Pidana

Nasional KPK Jokowi Kejaksaan Agung Hari Antikorupsi Internasional Penegakan Hukum aset negara
Andhika Prasetyo • 09 Desember 2021 10:39
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pembantunya dan DPR mempercepat pembahasan dan segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Regulasi itu dibutuhkan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang profesional, akuntabel, berkeadilan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 
"Itu bisa jadi bagian dari asset recovery, peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Harus diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara," ujar Jokowi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021.
 
Baca: Presiden: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Harus Lebih Baik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kepala Negara menyebut pemulihan aset yang dilakukan aparat penegak hukum sudah cukup baik. Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan Rp15 triliun kerugian negara dari kasus korupsi pada semester pertama tahun ini. Sementara itu, KPK menyelamatkan Rp2,6 triliun uang negara dari kasus korupsi.
 
Jokowi meyakini jika UU Perampasan Aset Tindak Pidana telah disahkan, kerugian yang bisa dikembalikan lebih besar. Presiden juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung lebih maksimal menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna memastikan pelaku disanksi tegas.
 
"Yang terpenting, lagi-lagi untuk memulihkan kerugian keuangan negara," tutur Jokowi.
 
Di sisi lain, Kepala Negara mengatakan pemerintah telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Swiss dan Rusia dalam masalah pidana, treaty on mutual legal assistance. Kedua negara itu bersedia membantu melakukan penelusuran, pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana dari Indonesia yang dibawa ke luar negeri.
 
"Oleh karena itu, buron-buron pelaku korupsi bisa dikejar baik di dalam maupun luar negeri. Aset yang disembunyikan oleh para mafia, mafia migas, mafia pelabuhan, mafia obat, mafia daging, mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili," kata Jokowi.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif