Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Dinasti Politik Pintu Masuk Korupsi

Nasional kasus korupsi Kepala Daerah Dinasti Politik Dinasti Politik Pintu Masuk Korupsi
Anggi Tondi Martaon • 17 Oktober 2021 10:17
Jakata: Dinasti politik dinilai salah satu kekurangan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Suatu pemerintahan di wilayah tertentu yang dikuasai satu keluarga rawan terjadi praktik korupsi.
 
"Persoalan dinasti politik itu, saya kira sudah lama menjadi keprihatinan kita bersama," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di Jakarta, Minggu, 17 Oktober 2021,
 
Pemasalahan dinasti politik itu terlihat dari sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Teranyar, OTT dilakukan di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga antikorupsi meringkus Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin. Dia merupakan anak eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin.
 
Baca: KPK Sita Gepokan Duit dari OTT di Musi Banyuasin
 
Tak hanya di Banyuasin, KPK mengungkap praktik culas di Kabupaten Probolinggo. Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya Hasan Aminuddin diduga melakukan korupsi. Hasan juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo.
 
Dia menyampaikan dulu ada pembatasan terkait keluarga kepala daerah mengikuti kontestasi politik. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang (UU) Pilkada terdahulu.
 
Namun, aturan tersebut dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2015. Sebab, dipilih menjadi kepala daerah atau wakil rakyat merupakan hak setiap warga negara.
 
"Ya akhirnya muncul dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini mungkin menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi, bisa jadi juga," ungkap dia.
 
Dia menyampaikan ada beberapa kemungkinan dinasti politik menjadi pintu praktik korupsi. Di antaranya, tidak ada evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya.
 
"Ada kecenderungan penggantinya itu kalau jadi keluarga, pasti dia akan menutup (kekurangan kepala daerah sebelumnya)," sebut dia.
 
Selain itu, penerus jabatan dinilai cenderung melanjutkan kebiasaan yang dilakukan pimpinan sebelumnya. Hal ini mengakibatkan praktik korupsi mengakar di pemerintahan tersebut.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif