Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dalam sidang tuntutan di Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dalam sidang tuntutan di Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

ICW Heran Juliari Hanya Dituntut 11 Tahun Penjara

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Korupsi Bansos Covid-19 Juliari P Batubara
Fachri Audhia Hafiez • 29 Juli 2021 11:40
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) tak puas dengan tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara. Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) itu dinilai layak dihukum maksimal.
 
"Pasal yang menjadi alas tuntutan, yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sebenarnya mengakomodasi penjatuhan hukuman hingga penjara seumur hidup," kata peneliti ICW Almas Sjafrina melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 Juli 2021.
 
Tuntutan denda Rp500 juta kepada Juliari juga dikritik. Pasalnya, Pasal 12 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor mengatur ancaman hukuman penjara empat hingga 20 tahun atau seumur hidup dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, Juliari layak dikenakan hukuman denda maksimal, yakni Rp1 miliar. Hukuman uang pengganti Rp14,5 miliar yang dikenakan kepada Juliari juga tak sesuai dengan tindakan kejahatannya.
 
Baca: Eks Mensos Juliari Batubara Bakal Melawan
 
"Karena besaran tersebut kurang dari 50 persen dari total nilai suap yang diterima Juliari," ujar Almas.
 
Almas menyebut ringannya tuntutan belum menunjukkan ketegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak pelaku korupsi bansos. Tuntutan ini disebut kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. 
 
"Padahal, pimpinan KPK telah sesumbar menyatakan akan menghukum berat koruptor bansos covid-19," ujar Almas.
 
Jaksa KPK menuntut Juliari dihukum 11 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Ia dinilai terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap bansos sembako covid-19.
 
Juliari dinilai terbukti menerima suap bertahap hingga Rp32,48 miliar. Fulus Rp1,28 miliar diperoleh dari konsultan hukum Harry Van Sidabukke melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. 
 
Berikutnya, Juliari menerima Rp1,96 miliar dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja. Juliari juga diduga menerima Rp29,25 miliar dari sejumlah pengusaha penyedia bansos sembako. Seluruh rangkaian penerimaan duit itu terjadi pada Mei-Desember 2020.
 
Juliari dianggap melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif