Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

Bupati Nonaktif Cianjur Diperiksa Sebagai Tersangka

Nasional OTT KPK
Damar Iradat • 26 Maret 2019 11:32
Jakarta: Bupati nonaktif Cianjur Irvan Rivano Muchtar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bakal diperiksa terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.
 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain Irvan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi. Keduanya bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini.
 
"Tersangka IRM dan CS diperiksa dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur," kata Febri saat dikonformasi di Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. Irvan ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi; Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin; dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.
 
Dalam kasus ini, Irvan diduga memotong DAK Pendidikan sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar. Irvan juga diduga telah memerintahkan jajarannya agar memotong dana yang telah dialokasikan ke 140 SMP.
 
(Baca juga:Bupati Cianjur Terancam Hukuman Maksimal)
 
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memastikan bakal menuntut Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, dengan hukuman berat atau maksimal. Sebab, dana yang jadi bancakan Irvan dan anak buahnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.
 
"Untuk penuntutan kita sepakat akan tuntut maksimal supaya memberi efek jera agar tidak terjadi di daerah-daerah lainnya," kata Basaria beberapa waktu lalu.
 
KPK kecewa atas praktik korupsi di sektor pendidikan. Apalagi, kata Basaria, DAK pendidikan itu seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas di 140 sekolah menengah pertama (SMP), yang berada di Cianjur.
 
"Fasilitas tersebut seperti ruang kelas, laboratorium atau fasilitas yang lain, tapi justru dipangkas sejak awal untuk kepentingan pihak-pihak tertentu," ujar dia.
 
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif