Kasus Suap PLTU Riau-I Dipastikan tak Mangkrak

Juven Martua Sitompul 26 November 2018 15:28 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
Kasus Suap PLTU Riau-I Dipastikan tak Mangkrak
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I akan dituntaskan. Semua pihak yang terlibat dipastikan tidak akan lolos dari jerat hukum.
 
"KPK terus mengembangkan kasus ini untuk kemudian tercipta keadilan, tapi prosesnya sesuai dengan KUHAP," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 26 November 2018.
 
Saut juga memastikan pihaknya tak akan tebang pilih dalam menjerat pihak-pihak yang ikut dalam skandal suap tersebut. Termasuk, Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir.
 
"Itu pasti, jadi kalau kita katakan bahwa ke depan kita membuka ini lebih transparan sehingga keadilan muncul, ya memang KPK digaji untuk itu," pungkasnya.
 
Dalam persidangan suap PLTU Riau-I beberapa waktu lalu, terdakwa pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, mengungkap adanya pertemuan dengan Sofyan Basir. Pertemuan untuk meloloskan perusahaan Kotjo sebagai konsorsium penggarap proyek.
 
Nama Sofyan Basir memang berulang kali muncul dalam penyidikan atau persidangan kasus suap PLTU Riau-I. Sofyan disebut sebagai pihak yang menawarkan proyek ini kepada Setya Novanto yang saat itu masih menjabat sebagai ketua umum partai Golkar.
 
Sofyan juga disebut memiliki peran sakral dalam meloloskan Blackgold sebagai konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I. Bahkan, menurut pengakuan Eni Maulani, Sofyan sempat dijanjikan menerima fee paling banyak.

Baca: Sofyan Basir Berpeluang Besar Jadi Tersangka

Namun, akhirnya Sofyan mendapat fee sama dengan yang diterima Eni dan mantan menteri sosial Idrus Marham. KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
Ketiga tersangka itu yakni bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, serta mantan Menteri Sosial Idrus Marham.
 
Eni bersama dengan Idrus diduga menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjosecara bertahap. Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo sebagai penggarap proyek PLTU Riau-I.
 
Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018‎. Idrus juga dijanjikan mendapatkan jatah yang sama jika berhasil meloloskan perusahaan Kotjo.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id