Ilustrasi Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Ilustrasi Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

ICW Soroti Unsur Polri di Struktural KPK

Nasional kpk polri ASN
Fachri Audhia Hafiez • 06 Januari 2021 09:19
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti bertambahnya unsur Polri di jajaran pejabat struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada 38 pejabat yang baru dilantik di lingkungan Lembaga Antikorupsi.
 
"Pascapelantikan, setidaknya ada sembilan perwira tinggi Polri yang bekerja di KPK, di antaranya tujuh pada level direktur, satu pada level deputi, dan satu pada level pimpinan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Januari 2021.
 
Sebanyak sembilan pejabat struktural itu meliputi Komjen Firli Bahuri, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Karyoto, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Kumbul Kuswidjanto Sudjadi, dan Direktur Koordinasi Supervisi I KPK Brigjen Didik Agung Widjanarko. Kemudian, Direktur Koordinasi Supervisi II KPK Brigjen Yudhiawan, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Brigjen Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Setyo Budiyanto, Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro, dan Direktur Monitoring KPK Brigjen Agung Yudha Wibowo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut ICW, pelantikan 38 pejabat KPK juga menyalahi kewenangan pimpinan. Hal ini ditengarai dari landasan hukum Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang dijadikan dasar pelantikan.
 
Aturan itu menambah nomenklatur yang tidak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang (UU) 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi pada UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK juga tidak diikuti dengan pergantian substansi Pasal 26 dalam UU 30 Tahun 2002.
 
Baca: Formasi Baru, Firli Lantik 38 Pejabat Struktural KPK
 
Kurnia menilai nomenklatur struktur KPK harus kembali merujuk pada Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002. Ada perubahan nomenklatur yang tidak merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 2002, seperti bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, serta bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.
 
"Ini menunjukkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1837 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator pada KPK bertentangan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 dan tidak dapat dibenarkan," ujar Kurnia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif