Terdakwa Direktur PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro hadir saat menjalani persidangan dengan agenda putusan sela di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/06/2020). Foto: MI/Susanto
Terdakwa Direktur PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro hadir saat menjalani persidangan dengan agenda putusan sela di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/06/2020). Foto: MI/Susanto

Komisi Kejaksaan Pertanyakan Pemblokiran Rekening Benny di WanaArtha

Nasional kejaksaan agung Jiwasraya WanaArtha Life
Wandi Yusuf • 26 Oktober 2020 07:33
Jakarta: Komisi Kejaksaan mempertanyakan langkah Kejaksaan Agung memblokir ratusan sub rekening efek (SRE) milik Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro pada PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha atau WanaArtha Life. Apakah pemblokiran rekening itu terkait langsung dengan kasus Jiwasraya yang membelit Benny atau tidak?
 
"Ini (pemblokiran rekening WanaArtha) termasuk akan jadi bagian apa yang nanti diputus (hakim)? Apakah itu betul uang negara, (uang) Jiwasraya, atau uang pihak lain? Ini yang akan menjadi bagian yang diadili hakim," kata Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, melalui keterangan tertulis, Senin, 26 Oktober 2020.
 
Untuk itu, Barita meminta hakim yang mengadili Benny atas kasus Jiwasraya melihat secara adil pemblokiran rekening itu. Fakta dan peristiwa hukum, termasuk keterangan para saksi yang meringankan dan memberatkan, serta pleidoi terdakwa dan penasihat hukum harus menjadi pertimbangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada Kamis, 22 Oktober 2020, dalam pleidoi atau nota pembelaan sidang kasus Jiwasraya, terdakwa Benny membantah pernyataan jaksa penuntut umum (JPU) yang mengaitkan dirinya dengan WanaArtha. Ia menyatakan PT Hanson International dengan kode saham MYRX tidak memiliki saham WanaArtha Life.
 
Baca: Benny Tjokro Curhat Jadi Korban Konspirasi
 
Atas pleidoi ini, Barita meminta jaksa membuktikan yang dilakukannya di penyidikan. Barita menekankan yang dilakukan jaksa harus sesuai prosedur hukum.
 
Apalagi, kata dia, telah ada laporan dari para nasabah WanaArtha yang merasa diperlakukan tidak adil atas pemblokiran SRE WanaArtha. Para nasabah merasa ada hak mereka dalam rekening tersebut. Dana premi mereka juga tidak bisa dicairkan hingga saat.
 
Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir, mengingatkan bahwa kejaksaan tidak bisa sembarangan memblokir rekening. Pemblokiran hanya bisa dilakukan terhadap harta yang dipakai atau hasil dari kejahatan.
 
"Semua harta atau benda yang tidak terkait dengan kejahatan wajib dikembalikan kepada pemiliknya," kata Muzakir.
 
Baca: Nasabah WanaArtha Life Mengadu ke KY
 
Dia juga mengatakan, sebagai pihak ketiga, pemilik rekening atau nasabah dapat mengajukan keberatan atas pemblokiran itu. Keberatan bisa diajukan baik sebelum JPU mengajukan tuntutan atau setelah hakim jatuhkan putusan.
 
"Bisa juga diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan," katanya.
 
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, mengatakan JPU berkewajiban untuk membuktikan kepada publik melalui proses peradilan bahwa prosedur pemblokiran sesuai prosedur. "Kalau jaksa menyertakan hal tersebut sebagai alat bukti, tentu saja jaksa punya kewenangan membuktikan di pengadilan," kata dia.
 
Namun, dia menegaskan bahwa pleidoi merupakan hak dari terdakwa untuk melakukan pembelaan. Apakah nantinya benar alat bukti tersebut terkait kasus, pengadilan yang akan menentukannya. "Kita tunggu saja pembuktiannya," imbuhnya.
 
Baca: Gagal Bayar WanaArtha Terjadi Sebelum Kejagung Blokir Rekening Benny Tjokro
 
Sebelumnya, Kejagung menegaskan pemblokiran sekitar 800 SRE Benny di WanaArtha bukan menjadi penyebab utama gagal bayar yang dialami asuransi itu. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono menjelaskan sesungguhnya WanaArtha telah mengalami gagal bayar sejak Oktober 2019. Atau sebelum pihak Kejagung melakukan pemblokiran rekening efek milik Benny Tjokro terkait kasus Jiwasraya.
 
"Jangan sampai gagal bayarnya di sana kemudian digeser-geser menjadi tanggung jawab kejaksaan, karena kejaksaan baru melakukan penyidikan perkara ini (Jiwasraya) di akhir Desember 2019. Ini kita harapkan kejujuran dari pihak direksi WanaArtha," kata Ali, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Jumat, 25 September 2020.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif