Penahanan Idrus Marham Diperpanjang
Mantan Mensos yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham resmi menjadi tahanan KPK. Foto: MI/Adam Dwi.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Sosial Idrus Marham (IM). Tersangka suap proyek pembangunan PLTU Riau-I itu harus meringkuk lebih lama di rumah tahanan.

"IM perpanjangan penahanan selama 30 hari," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Menurut Febri, perpanjangan masa penahanan mantan Sekjen partai Golkar itu dimulai sejak 20 September 2018 hingga 29 Oktober 2018. Perpanjangan masa penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan.


KPK menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka karena diduga terlibat suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Dia bersama tersangka Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih (EMS) diduga telah menerima hadiah dari bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). 

Suap diduga terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-I. Idrus dijanjikan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni, yakni sebesar USD1,5 juta, jika purchase power agreement (PPA) proyek PLTU Riau-I berhasil dilaksanakan oleh Johannes dan kawan-kawan.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil atas jatah atau fee yang diterima Eni. Pemberian itu terjadi pada November-Desember 2017 dengan nilai Rp4 miliar dan kedua pada Maret dan Juni 2018 sekitar Rp2,25 Miliar.

Baca: Mekeng Dicecar Peran Eni di Munaslub Golkar

Proses penyidikan juga mengungkap hal lain. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini juga disinyalir mendorong proses penandatangan PPA atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-I.

Atas perbuatannya, Idrus disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kel KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Ketiga adalah Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo, dan teranyar Idrus Marham.




(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id