Kejaksaan Telusuri Aset Thamrin Tanjung

Sunnaholomi Halakrispen 13 Juli 2018 17:53 WIB
kasus korupsi
Kejaksaan Telusuri Aset Thamrin Tanjung
Ilustrasi Kejaksaan Agung - MI/M Irfan.
Jakarta: Jaksa Agung M Prasetyo meminta, terpidana kasus korupsi proyek Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Thamrin Tanjung, membayar uang pengganti yang dibebankan. Bila tidak, pihaknya bakal melelang harta kekayaan yang dimiliki Tanjung. 

"Kalau tidak dibayar uang pengganti itu, maka akan kita telusuri harta kekayaannya dan dengan sukarela akan kita lelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti," ujar Prasetyo di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Juli 2018. 

Thamrin, dikenakan hukuman pidana penjara dua tahun dan denda pidana Rp25 juta serta uang pengganti sebesar Rp8 miliar. Namun, belum menjalani masa hukuman, Thamrin kabur sejak 2001. 


Pada Selasa, 9 Juli 2018 malam, Thamrin ditangkap saat sedang makan di Cilandak Town Square (Citos), Jakarta Selatan. 

(Baca juga: Jaksa Tangkap Thamrin Tanjung, Buronan Kasus Korupsi Rp1,05 Triliun)

Prasetyo berharap, setelah ditangkap Thamrin kooperatif. Serta mau membayar uang pengganti. 

"Kita harapkan dia kooperatif untuk membayar uang pengganti dan dendanya juga," tandas dia. 

Thamrin Tanjung merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam
penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp1,05 triliun dan USD 471 juta. 

Kasus ini bermula saat PT Jasa Marga mengambil alih aset tersebut yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara atas ketidakmampuan Tanjung melunasi utang untuk pembangunan jalan tol kepada BNI pada 1998. 

Pihak yang berutang sendiri yakni PT Marga Nurindo Bhakti dengan mengambil kredit dari BNI senilai Rp2,5 triliun. Pada kenyataannya dari pinjaman sebesar itu, hanya Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan tol, sisanya tidak diketahui.

PT MNB tidak bisa mengembalikan uang pinjaman itu hingga tol disita dan diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN mengembalikan proyek tersebut kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga pada 1998.





(REN)