Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri

Penyidikan Kasus Nurhadi Dipertajam Melalui Pegawai MA

Nasional Suap di MA
Fachri Audhia Hafiez • 05 Agustus 2020 11:52
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa aparatur sipil negara (ASN) Mahkamah Agung (MA) Kardi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di MA pada 2012-2016. Kardi diperiksa untuk tersangka eks Sekretaris MA Nurhadi.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2020.
 
Kardi pernah diperiksa KPK pada Rabu, 10 Juni 2020. Dia dikonfirmasi terkait aset istri Nurhadi, Tin Zuraida, yang diduga kepemilikannya dikuasai Kardi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penyidik juga memanggil saksi dari unsur lainnya yakni dua karyawan swasta Doddy Aryanto Supeno dan Indra Hartanto, wiraswasta Aditya Irwantyanto, dan ibu rumah tangga Irawati. Mereka diperiksa dalam perkara yang sama. Kuat dugaan, mereka mengetahui ihwal rasuah yang dilakukan Nurhadi.
 
Baca: Polisi Hutan Diperiksa Terkait Kasus Suap di MA
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif