Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Kadis Bayari Makan hingga Sumbangan Gubernur Kepri

Nasional Kasus Suap
Fachri Audhia Hafiez • 12 Februari 2020 14:42
Jakarta: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), Nilwan, memberikan Rp10 juta kepada Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Uang tersebut digunakan untuk keperluan makan Nurdin saat kegiatan.
 
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Nilwan itu di meja hijau. Uang tersebut diberikan secara bertahap.
 
"Mengeluarkan uang Rp1 juta sebanyak 10 kali yang dikumpulin oleh kepala Biro Kesra (Kesejahteraan Rakyat). Digunakan untuk membayar makan atau sarapan Nurdin Basirun bersama dengan rombongan dan masyarakat setelah kegiatan safari Ramadan," kata jaksa Asri Irwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nilwan mengakui fakta itu. Dia juga membenarkan memberi fulus Rp50 juta kepada Nurdin. Uang itu untuk kegiatan Nurdin.
 
Menurut dia, Nurdin kerap memberikan santunan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan sumbangan masjid. Uang itu dikumpulkan dari dinas Pemprov Kepri.
 
Nilwan pernah menjabat sebagai kepala Biro Humas dan Protokol Kepri. Saat itu, dia juga memberikan Rp50 juta.
 
"Saat ikut kunjungan kerja Gubernur, saya pernah memberikan uang sekitar Rp5 juta sebanyak 10 kali yang saya (Nilwan) serahkan langsung kepada Nurdin Basirun digunakan untuk sumbangan masjid atau untuk sedekah yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu," beber jaksa saat membacakan BAP Nilwan.
 
Setiap sumbangan selalu diberikan kepada Nurdin. Jaksa Asri pun menanyakan asal uang-uang itu.
 
"Dari kerjaan dinas dan tunjangan saya. Tunjangan saya besar sekali Pak, Rp24 juta setiap bulan," ujar Nilwan.
 
Nurdin didakwa menerima suap Rp45 juta dan SGD11 ribu. Suap itu untuk memuluskan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.
 
Suap diduga diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat, juga seorang swasta atau nelayan Abu Bakar.
 
Kadis Bayari Makan hingga Sumbangan Gubernur Kepri
Sidang Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2020. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
 
Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Nurdin turut didakwa menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, serta penerimaan dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.
 
Dia didakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif