Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. MI/Rommy Pujianto
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. MI/Rommy Pujianto

Laporan Tim Advokasi Novel Berpotensi Hina Peradilan

Nasional novel baswedan
Medcom • 10 Juli 2020 01:57
Jakarta: Langkah tim advokasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang melaporkan mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Irjen ke Divisi Propam Polri dinilai keliru. Pelaporan itu bahkan sebagai bentuk upaya menghina peradilan.
 
Alasannya, laporan tersebut dilakukan saat proses persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Novel masih berjalan di pengadilan. Tindakan tim hukum Novel itu dapat dikategorikan sebagai intervensi terhadap peradilan.
 
"Proses persidangan kasus Novel masih berlangsung dan dilakukan secara terbuka untuk umum, maka untuk menjaga keberlangsungan fair trial, segala bentuk intervensi dengan membangun public opinion lewat laporan tim advokasi ke Divpropam Polri yang viral di medsos, adalah tindakan yang dilarang oleh UU dan potensial terjadinya 'contempt of court’," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa kepada wartawan, Kamis, 9 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada Selasa, 7 Juli 2020, tim advokasi Novel melaporkan Rudy ke Divisi Propam Polri karena dinilai melanggar etik profesi. Rudy diduga menghilangkan barang bukti di kasus penyiraman air keras.
 
Rudy Heriyanto yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri, merupakan bagian dari tim penyidik perkara penyiraman air keras terhadap Novel. Saat itu dia berpangkat komisaris besar (kombes) dan menduduki posisi sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
 
Baca: Laporan Tim Advokasi Novel Berpotensi Hina Peradilan
 
Pantja menilai laporan tim advokasi Novel tendensius dan sulit menghindari kesan 'to be a malice' terhadap terlapor. Menurut dia, berangkat dari 'integrated criminal justice system', maka perkara penyiraman air keras terhadap Novel telah melalui sejumlah tahap.
 
"Sebelum masuk ke tahap persidangan, sebagaimana yang kini tengah berlangsung, diawali dengan tahapan penyelidikan, bahkan sampai dibentuknya TGPF, kemudian lanjut ke penyidikan, dan setelah P21 masuk ke tahap penuntutan sampai dengan kini masuk ke tahap persidangan," katanya.
 
Karena itu, kata dia, dari semua tahapan itu mengandung arti bahwa bukti sudah cukup dan lengkap (P21) untuk diajukan ke persidangan sebagai dasar untuk mem-backup dakwaan terhadap (para) Terdakwa.
 
"Lalu di mana logikanya tuduhan tim advokasi Novel bahwa mantan Direskrimum Polda Metro Jaya menghilangkan barang bukti?" ucap Pantja.
 
Pantja berpendapat tim advokasi seharusnya membuktikan seluruh tuduhan terhadap Rudy di pengadilan. "Bukan dengan melapor ke Divisi Propam Polri sehingga viral di medsos," katanya.
 
Pantja mengingatkan bahwa Laporan tim advokasi Novel yang tendensius serta dengan jelas dan terang-terangan menyebut nama dan jabatan terlapor merupakan pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik.
 

(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif