Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Antara/Sigid Kurniawan
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Antara/Sigid Kurniawan

Pembelian Lahan Makam Nurhadi di San Diego Hills Diselisik

Nasional mahkamah agung Kasus Suap Suap di MA
Fachri Audhia Hafiez • 23 Juni 2020 00:34
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pembelian lahan makam oleh Nurhadi dan istri, Tin Zuraida, di kompleks permakaman San Diego Hills, Jawa Barat. Informasi itu digali melalui Edward Danny Suhenda selaku general manager San Diego Hills.
 
"Penyidik mengkonfirmasi terkait dugaan adanya pembelian lahan makam yang diperuntukkan bagi Tin Zuraida dan Nurhadi," ujar pelaksana tugas (plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.
 
Edward dipanggil sebagai saksi bersama general manager San Diego Hills lainnya, Andy Kurniawan. Namun, Andy dikabarkan telah meninggal dunia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perkara dugaan suap dan gratifikasi pada penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011-2016 ini, KPK juga menggali pengetahuan dari seorang notaris, Rismalena Kasri. Ia dikonfirmasi terkait kepemilikan aset-aset berupa uang yang diduga milik Nurhadi.
 
"Ketiganya diperiksa untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto," ucap Ali.
 
Baca: KPK Korek Aset Sawit Milik Nurhadi di Sumut
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA serta Permohonan Perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif