akar Hukum Universitas Nasional Indonesia Umar Husin (kedua dari kanan). Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto,
akar Hukum Universitas Nasional Indonesia Umar Husin (kedua dari kanan). Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto,

Kinerja KPK Perlu Diawasi Lembaga Etik

Nasional kpk
Theofilus Ifan Sucipto • 07 Mei 2019 08:23
Jakarta: Pakar Hukum Universitas Nasional Indonesia Umar Husin mengatakan perlu adanya lembaga etik yang mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
 
“Harus ada lembaga kontrol (di KPK),” kata Umar dalam diskusi di Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2019.
 
Dia menyebut KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat harus menguatkan status tersebut. Pasalnya, Umar menilai kinerja KPK jarang dievaluasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Umar mencontohkan KPK tidak pernah menangkap kasus di internalnya. Sementara jika ada yang mengevaluasi, kata dia, dianggap sebagai upaya melemahkan KPK.
 
Ia mencontohkan, Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah lepas dari pengawasan Komisi Yudisial saja tetap memiliki lembaga etik agar masyarakat sipil tidak curiga pada kinerja MK.
 
Umar juga menyoal kinerja KPK dalam upaya menyelamatkan uang negara dari koruptor. Pada 2011-2013, kata dia, KPK baru berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp728 miliar.
 
“Padahal uang yang dikeluarkan untuk operasional berapa? Lebih banyak,” tutur dia.
 
Tertangkapnya kepala daerah, anggota dewan, hingga sejumlah pejabat jadi salah satu prestasi dalam agenda pemberantasan korupsi pemerintah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, masih ada sejumlah catatan yang perlu jadi perhatian pemerintah di tengah berjalannya tahun politik.
 
Ketua Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril mengatakan, KPK cukup berprestasi dengan kinerja membongkar kasus korupsi politik melawat operasi tangkap tangan (OTT). Para wakil rakyat di DPR, DPRD, hingga petinggi partai telah terjerat di tangan KPK.
 
"Kami kira KPK layak kita apresiasi," kata Oce di salah satu kafe di Jalan Suroto Kotabaru, Kota Yogyakarta, Senin, 10 Desember 2018.
 
Namun demikian, ia menilai masih ada sejumlah agenda pemberantasan korupsi pemerintah yang semestinya dilakukan lebih serius. Dalam catatannya, kasus korupsi BLBI, Century, hingga KPT elektronik juga masih belum diketahui kejelasannya.
 
"Kami beri catatan merah bagi KPK dalam hal menjerat korporasi yang diduga terlibat dalam korupsi. Belum ada korporasi yang dijerat KPK sejauh ini. Ini tinggal keseriusan pimpinan KPK," jelas Oce.
 
Oce berharap KPK lebih solid. Sebab, ada sejumlah masalah internal dalam konteks sumber daya manusia di komisi antirasuah itu.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif