Pembahasan RKUHP Mandek
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengakui belum ada kelanjutan dari pembahasan RKUHP. Peraturan itu dinilai memiliki banyak masalah, khususnya terkait pemberantasan korupsi.

"Ketika KPK bertemu presiden di Istana bogor (disepakati) pembahasan RUKHP ditunda sampai diwaktu yang belum ditentukan," tutur Saut kepada Media Indonesia, Minggu, 2 Desember 2018.

Lima pimpinan KPK sempat menemui Presiden Joko Widodo untuk meminta agar RKUHP tak segera disahkan. Pada pertemuan tersebut, Jokowi ditemani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menko Polhukam Wiranto mendengarkan paparan dari para pimpinan KPK.


Saut menjelaskan sejak pertemuan tersebut hingga saat ini, belum ada pembicaraan lanjutan kepada pihak KPK terkait pembahasan dari RKUHP tersebut. Saut menegaskan KPK masih tetap berpandangan sama dengan apa yang disampaikan kepada presiden kala itu, yakni tidak memasukkan pasal tipikor ke dalam RKUHP. KPK, lanjut dia, ingin merevisi UU Tipikor sebagai hal yang terpisah.

KPK menilai kodifikasi melalui RUU KUHP berpotensi mengabaikan sejumlah aturan, seperti Ketetapan MPR tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan melanggar Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia. Berdasarkan aturan-aturan tersebut menegaskan Indonesia harus memiliki lembaga khusus anti korupsi, yang pelaksanaannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Baca: KPK Usul Delik Korupsi Berada di Luar KUHP

UU Tipikor mengatur 13 jenis tindak pidana korupsi, mulai dari korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara hingga merintangi proses hukum pelaku korupsi. Setidaknya terdapat 10 kelebihan UU Tipikor dibandingkan tindak pidana lain, misalnya tidak dihapuskannya hukuman pidana bagi pelaku yang mengembalikan uang korupsi, KPK bisa menjerat korporasi yang melakukan korupsi, dan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

Meski begitu jika dibandingkan dengan ratifikasi UNCAC, UU Tipikor Indonesia masih memiliki banyak celah. Saut menyarankan pemerintah dan DPR segera merevisi UU Tipikor sebelum menuntaskan RKUHP.

"Iya (mengutamakan revisi UU Tipikor) karena ada kewajiban (terkait) UNCAC dalam piagam PBB anti korupsi, dan agar kita (KPK) bisa masuk lewat banyak pintu dalam upaya melenyapkan perilaku korup," jelas Saut.

Menurut dia, saat ini ada 30 negara yang memasukkan pembentukan lembaga anti korupsi khusus, yang memfokuskan diri dalam pemberantasan korupsi ke dalam UU Dasar mereka.

Saut juga membenarkan pandangan yang menyatakan stagnasi dalam indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Hal itu disebabkan belum sesuainya peraturan perundangan di Indonesia dengan ratifikasi UNCAC. Posisi Indonesia saat ini merupakan nilai maksimal yag dapat diberikan dengan berbagai upaya pencegahan, dan penindakan yang dilakukan KPK dan pemerintah.

Sehingga tanpa adanya perbaikan dalam peraturan perundangan terkait pemberantaasan korupsi, posisi nilai IPK Indonesia tidak akan membaik dan akan tetap stagnan hingga kapanpun.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id