Ilustrasi. Medcom.id/ Rakhmat Riyandi
Ilustrasi. Medcom.id/ Rakhmat Riyandi

MK Tolak Gugatan ASN Koruptor

Nasional kasus korupsi
Kautsar Widya Prabowo • 25 April 2019 20:41
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak putusan pemohon dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggugat Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemohon merasa ada frasa yang bersifat ambigu dalam UU tersebut.
 
"Mahkamah tidak menemukan adanya makna ambigu sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda, sebagaimana didalilkan pemohon," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedug MK, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2019.
 
Dalam hal ini, pehomon melihat ambiguitas terjadi pada Pasal 87 ayat (2) dengan dalam pasal 87 ayat (4). Namun MK justru melihat keberatan pemohon bukan terletak pada pasal 87 UU ASN, ayat tersebut. Melainkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB)/2018 dan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamasi Birokrasi (Menpan RB) 20/2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan demikian maka seharusnya keberatan ditujukan bukan kepada norma Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN melainkan kepada SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018 di mana hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah," tutur Arief.
 
Lebih lanjut, bedasarkan seluruh pertimbangan hukum, dalil pehomohon yang berkaiatan dengan inkonstitusionalitas pasal 87 ayat (2) UU ASN tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan pasal 87 ayat (4) yang mengatur tentang alasan-alasan yang menyebabkan PNS diberihentikan tidak hormat, berarti telah melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
 
Sehingga wajar jika yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, sebagiamana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf a.
 
"Jika hal itu tejradi berarti PNS yang bersangkutan telah melanggar sumpahnya untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945," ulas Arief.
 
Kendati demikian, MK kini mengubah bunyi dalam pasal 87 ayat (4) huruf b. Jika sebelumnya berbunyi dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum.
 
"Menjadi berbunyi dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ujar Ketua MK Anawar Usman.
 
Dengan demikian putusan tersebut menggugurkan empat pemohohon yang sebelumnya meminta MK melakukan uji materi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
 
Empat pehohon tersebut ialah:
 
1. Nomor perkara 87/PUU-XVI/2018
Pemohon atas nama Hendrik melalui kuasa hukum Nurmadjito dan Mahendra. Objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 huruf b dan huruf d.
 
"Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya terhadap pasal a quo memuat kata 'dapat' dalam frasa 'PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan'," demikian kutipan permohonan tersebut.
 
2. Nomor perkara 88/PUU-XVI/2018
Pemohon atas nama Ach Fatah Yasin, Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, dan Djoko Budiono dengan kuasa hukum Muhammad Sholeh dkk. Objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4.
 
"Para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya terkait pasal a quo di mana mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 karena pasal a quo tidak berbicara hukuman berapa lama yang bisa diberhentikan dengan tidak hormat, karena frasa 'pidana penjara atau kurungan' bermakna luas, bisa saja ada orang dihukum setahun atau lebih, atau dihukum kurungan 1 hari," demikian kutipan permohonan tersebut.
 
3. Nomor perkara 91/PUU-XVI/2018
Pemohon atas nama Novi Valentino, Fatmawati, Markus Iek, Yunius Wuruwu, dan Sakira Zandi dengan kuasa hukum Tjoetjoe S Hernanto dan Fadli Nasution dkk. Objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2, ayat 4 huruf b dan ayat 4 huruf d.
 
"Pasal-pasal a quo dapat ditafsirkan secara subjektif oleh karena antara pasal-pasal a quo tidak konsisten dan tidak adanya kepastian hukum terhadap kualifikasi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat dan/atau dapat tidak diberhentikan sehingga dengan mudah ditafsirkan secara subjektif sesuai keinginan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)," demikian kutipan permohonan tersebut.
 
4. Nomor perkara 15/PUU-XVII/2019
Pemohon atas nama Drs. H. Yuliansyah, M. M. Objek perkara Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 
"Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,"demikian kutipan permohonan tersebut.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif