Kemendagri Klaim Jumlah Kepala Daerah Bermasalah Menurun
Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik Piliang (kedua dari kiri). Foto: Medcom.id/Arga Sumantri.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri mengklaim tren kepala daerah bermasalah dengan hukum menurun sejak 2004. Namun, jumlah kepala daerah yang bermasalah masih tinggi.
 
"Tapi ini kita mencatat sampai Oktober 2018 trennya menurun," kata Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik Piliang dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Oktober 2018.
 
Akmal merinci, periode 2004-2009 ada 241 kepala daerah yang kena persoalan hukum. Kemudian, periode 2009-2014 ada sebanyak 101 kepala daerah yang terjerat persoalan hukum.
 
Sejak 2014, kata dia, jumlah kepala daerah bermasalah hukum terus menurun. Teranyar, kasus Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK),  Rabu, 24 Oktober 2018.
 
"2014 sampai 2018 turun juga sampai dengan terkahir di Cirebon kemarin angka kita 92. Sebetulnya trennya menurun," jelasnya.

Baca: Kepala Daerah Korupsi Bermasalah dalam Integritas
 
Akmal mengakui banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK menjadi sorotan masyarakat. Sebab, keberadaan kepala daerah yang bersih menjadi idaman warga.
 
"Perhatian masyarakat cukup tinggi, kita apresiasi bahwa korupsi sudah menjadi kejahatan bersama. Untuk masyarakat itu sebuah kondisi yang positif kita juga berharap ini mendorong pengawasan," ungkapnya.





(FZN)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id