Dwi Ria Latifa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ombudsman, Ketua BP Batam, Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Se
Dwi Ria Latifa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ombudsman, Ketua BP Batam, Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Se

Komisi II Usul Persoalan BP Batam Diselesaikan di Pansus

Nasional berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 13 Mei 2019 16:51
Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Latifa mendesak permasalahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) diselesaikan melalui Panitia Khusus (Pansus). Cara ini dianggap mampu menuntaskan permasalahan dan temuan secara komprehensif.
 
Hal itu disampaikan Dwi Ria Latifa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ombudsman, Ketua BP Batam, Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.
 
"Akan bagus dibentuk pansus agar bisa mengundang semua stakeholder. Jangan semua merasa paling benar dan hebat. Jangan kemudian kepentingan-kepentingan dan lobi-lobi dilakukan dengan menabrak UU (undang-undang)," kata Dwi Ria.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus PDIP itu mengungkapkan, permasalahan BP Batam berdampak terhadap masyarakat dan perekonomian. "Karena adanya keributan ini membuat investasi tidak masuk ke sana," kata Dwi Ria.
 
Dia juga mengkritisi respons pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan BP Batam. Langkah yang diambil pemerintah justru menimbulkan persoalan baru.
 
"Harus dibentuk Pansus Khusus Kota Batam untuk membahas seperti apa Batam ke depannya. Apakah jadi admistrasi atau seperti apa," ujar Dwi Ria.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyebutkan, pembentukan Pansus telah dilakukan. Dalam waktu dekat, Komisi II akan menyerahkan usulan pembentukan Pansus kepada pimpinan DPR, untuk selanjutnya disahkan dalam sidang Paripurna.
 
"Pansus akan tetap berjalan sesuai mekanisme, TOR (Term of Reference) sedang dibuat untuk kemudian saya setorkan kepada pimpinan DPR," kata Herman.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif