Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah/Medcom.id/Cindy.
Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah/Medcom.id/Cindy.

Kejagung Tegaskan Ada Kongkalikong Perizinan Ekspor Minyak Goreng

Nasional kasus korupsi minyak goreng Kejaksaan Agung Pemberantasan Korupsi Korupsi Minyak Goreng
Tri Subarkah • 22 April 2022 16:48
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan ada kongkalikong dalam penerbitan izin ekspor crude palm oil (CPO) ke para perusahaan eksportir. Sebab, izin itu diterbitkan meski para eksportir belum memenuhi syarat kewajiban distribusi dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).
 
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah menyebut Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 129 Tahun 2022 mensyaratkan kewajiban DMO sebesar 20 persen bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ekspor. Persentase itu kemudian ditingkatkan menjadi 30 persen melalui Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022.
 
"Ketika izin ekpor ini diloloskan namun DMO tidak terpenuhi maka dapat dipastikan semua syarat-syarat yang diajukan memang ada tindakan manipulasi," kata Febrie di Kompleks Kejagung, Jakarta, Jumat, 22 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febrie mengungkap alasan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka. Indrasari diyakini tidak melakukan pengecekan atas syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir untuk mendapatkan persetujuan ekspor.
 
"Karena paling mempunyai kewenangan untuk meneliti pengajuan-pengajuan ekspor tersebut. Kenyataanya memang diizinkan tapi faktanya tidak terpenuhi," kata dia.
 
Indrasari diduga menerbitkan persetujuan ekspor ke para eksportir saat mengetahui kelangkaan minyak goreng di Tanah Air. Penyidik sejauh ini masih mendalami bentuk kerja sama atau penerimaan suap dan gratifikasi Indrasari dari tiga petinggi perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
 
Febrie mengatakan dugaan itu diselisik jaksa dengan meneliti barang bukti elektronik yang sudah disita. Dia mengakui butuh waktu untuk mengungkap bentuk kerja sama tersebut.
 
"Saya pun tidak bisa menyampaikan secara vulgar karena ini menjadi kepentingan penyidik dalm proses pengungkapannya," tegas Febrie.
 
Baca: Update Korupsi Minyak Goreng, Penyidik Fokus Selisik Barbuk Elektronik
 
Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Salah satu tersangka merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, IWW.
 
IWW telah menerbitkan izin ekspor CPO terhadap beberapa perusahaan. Korporasi tersebut ialah Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, Multimas Nabati Asahan, dan Musim Mas.
 
Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
 
Kemudian, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif