Pengangkutan KTP-el Berdokumen Resmi

Faisal Abdalla 28 Mei 2018 14:52 WIB
korupsi e-ktpe-ktp
Pengangkutan KTP-el Berdokumen Resmi
Ilustrasi KTP-el/ANT/Irwansyah Putra
Jakarta: Mabes Polri menegaskan tak ada unsur pelanggaran hukum dalam kasus tercecernya KTP-elektronik di Bogor, Jawa Barat. Kepala Resor Kabupaten Bogor AKBP Andi M Dicky mengatakan pengangkutan KTP-el merupakan kegiatan pemindahan barang inventaris Ditjen Dukcapil yang tidak digunakan.

"Termasuk KTP-el yang reject dan atau rusak tidak dapat digunakan lagi. Pemindahan barang inventaris tersebut dilengkapi juga dengan dokumen surat jalan dan resmi," kata Dicky, Senin, 28 Mei 2018.

Dicky menjelaskan KTP-el tidak bisa digunakan lantaran rusak, pencetakan tidak sempurna, material KTP yang rusak, kesalahan input data, hinga chip yang tidak terbaca. Pemindahan dilakukan dari kantor Disdukcapil di daerah Pasar Minggu ke gudang Kemendagri di Semplak, Kabupaten Bogor.


Baca: Polri Tekankan KTP-el Murni Tercecer

Proses perpindahan barang menggunakan jasa ekspedisi yang berangkat pada pukul 10.15 WIB, Sabtu, 26 Mei 2018.

"Pada saat melintasi Daerah Perempatan Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, KTP yang tidak dapat dipergunakan tersebut terjatuh secara tidak sengaja sebanyak dua kardus. Kardus berisi KTP tersebut terjatuh karena penempatannya pada bak truk yang tidak tepat," jelas Dicky.

Baca: Tak Ada Sabotase pada Kasus Tercecernya KTP-el

Sopir langsung turun dan mengumpulkan kembali KTP yang tercecer. Kejadian itu rupanya didokumentasikan salah seorang warga dan disebarluaskan.

"Selanjutnya ekspedisi tersebut melanjutkan perjalanan sekitar pukul 13.05 WIB dan sampai di gudang Kemendagri pada 13.30 WIB untuk kemudian KTP diturunkan ke gudang secara lengkap," imbuh Dicky.

Dicky mengatakan KTP yang diangkut merupakan KTP pengembalian dari warga milik warga berbagai daerah termasuk KTP dari Sumatera Selatan yang fotonya viral. KTP tersebut dikembalikan lantaran ada kesalahan input tanggal lahir.

Barang itu seharusnya dimusnahkan. "Untuk pemusnahan KTP tersebut belum dapat dilaksanakan karena KTP termasuk dokumen atau barang spesifik yang pemusnahannya harus dilindungi aturan, sementara aturan SOP-nya belum ada," ucap Dicky.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id