Ilustrasi hakim Mahkamah Konstitusi. MI/Rommy Pujianto
Ilustrasi hakim Mahkamah Konstitusi. MI/Rommy Pujianto

Uji Materi UU KPK Molor Akibat Menuruti Kehendak Pemohon

Nasional KPK mahkamah konstitusi Revisi UU KPK
Anggi Tondi Martaon • 21 April 2021 13:00
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) membeberkan sejumlah penyebab uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung lama. Salah satunya untuk menuruti keinginan pemohon uji materi.
 
"Perkara a quo membutuhkan proses persidangan yang panjang dengan agenda sebagaimana yang dikehendaki para pemohon," kata juru bicara (Jubir) MK Fajar Laksono saat dihubungi, Rabu, 21 April 2021.
 
Misalnya, kata Fajar, pemohon meminta jadwal menghadirkan ahli atau saksi pada tahapan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Berdasarkan risalah persidangan, proses ini digelar 12 kali.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Proses pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan uji materi UU KPK dimulai Desember 2019. Tahap ini selesai 23 September 2020.
 
 "Sebagaimana tercantum juga dalam risalah persidangan (23 September 2020), MK menentukan batas akhir Penyerahan Kesimpulan para Pihak pada 1 Oktober 2020," ungkap dia.
 
Baca: Penggugat Nilai Pengesahan UU Baru KPK Cacat Hukum
 
Selain itu, waktu hakim melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) cukup terbatas. Hanya tiga bulan semenjak batas akhir penyerahan kesimpulan hingga penanganan perkara Pilkada 2020 dimulai.
 
"Jangka waktu tersebut masih dalam batas kewajaran mengingat isu konstitusional perkara a quo membutuhkan konsentrasi, kecermatan, kehati-hatian, serta diskusi berbobot di antara Hakim Konstitusi di dalam RPH," ujar Fajar.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif