Presiden Joko Widodo - ANT/Hafidz Mubarak A.
Presiden Joko Widodo - ANT/Hafidz Mubarak A.

Kapolri Diultimatum Tuntaskan Kasus Novel dalam 3 Bulan

Nasional novel baswedan
Damar Iradat • 19 Juli 2019 11:03
Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Tito harus mengungkap tuntas kasus dalam tiga bulan.
 
"Saya sampaikan, tiga bulan tim teknis bisa menyelesaikan yang kemarin disampaikan. Kita harapkan dengan temuan-temuan yang ada saya kira sudah menyasar ke kasus-kasus yang terjadi," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.
 
Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Novel resmi dibubarkan. Sebagai gantinya, Tito membentuk tim teknis untuk melanjutkan pengungkapan kasus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jokowi berharap tim teknis bekerja maksimal mengungkap pelaku dan dalang penyiraman air keras. Sehingga tidak perlu membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen.
 
"Saya lihat nanti hasilnya apa, jangan sedikit-sedikit lari ke saya, tugas Kapolri apa?" ujar dia.
 
Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga sudah mendengar banyak pihak tak puas dengan hasil kerja TPF. Dia meminta semua pihak bersabar.
 
"Kasusnya ini bukan kasus mudah, kalau kasus mudah, sehari dua hari ketemu," ucap Jokowi.
 
(Baca juga:KPK Kecewa dengan Hasil Kerja Tim Khusus Polri)
 
Tim Teknis untuk mengusut kasus penyiraman air keras Novel Baswedan dibentuk pekan depan. Tim bakal bekerja menggantikan tugas TPF.
 
Tim akan dipimpin Kabareskrim Komjen Idham Azis. Tim Teknis dibentuk atas pertimbangan Kapolri usai mempelajari hasil temuan TPF sebanyak 2.700 lembar.
 
Teror terhadap Novel tak kunjung benderang meski kasusnya berjalan dua tahun lebih. Awal 2019, Kapolri membentuk TPF untuk mengusut kasus tersebut. Sayangnya, setelah enam bulan bertugas, temuan TPF bentukan Kapolri tak cukup mengungkap pelaku dan dalang kasus tersebut.
 
KPK kecewa tim khusus bentukan Polri tak bisa menemukan pelaku penyiraman air keras. Apalagi, hasil pengusutan tim khusus tidak signifikan.
 
KPK semakin kecewa dengan pernyataan Polri yang menyebut penyiraman air keras terjadi karena ada perbuatan penyalahgunaan wewenang berlebih dari Novel atau exesive use of power. Terlebih, Polri tak menjelaskan dalil dugaan itu ke publik.
 
(Baca juga:Polisi: Isu Kewenangan Berlebihan Novel Hasil Analisis TPF)
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif