Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Direktur Angkasa Pura Propertindo Diperiksa KPK

Nasional kasus suap
M Sholahadhin Azhar • 05 November 2019 11:20
Jakarta: Direktur PT Angkasa Pura Propertindo (APP), Agung Sedayu, dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agung dikorek dalam kasus dugaan suap proyek sistem penanganan bagasi (BHS) di PT APP.
 
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DMP (Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero Darman Mappangara)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
 
Selain Agung, KPK memanggil Direktur Pelayanan dan Fasilitas Bandara PT Angkasa Pura (AP) II, Ituk Herarindri. Dia diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Darman.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Darman diduga menyuap Direktur Keuangan PT AP II Andra Y Agussalam. Uang pelicin diberikan supaya Andra mengawal proyek BHS agar dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti).
 
Andra disinyalir mengarahkan PT APP, anak usaha AP II, untuk menunjuk langsung PT Inti sebagai penggarap proyek BHS. Proyek bernilai Rp86 miliar ini dioperasikan PT APP.
 
Dia menyuruh Executive General Manager Divisi Airport Maintenance AP II Marzuki Battung untuk menyusun spesifikasi teknis proyek ini. Namun, berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT Inti terlalu mahal.
 
Selain itu, Andra diduga mengarahkan Direktur PT APP Wisnu Raharjo untuk mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT Inti. Dengan begitu, uang muka segera cair sehingga PT inti bisa menggunakannya sebagai modal awal.
 
Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif