Beranikah KPK jemput paksa Lukas Enembe? Foto: Dok/Screenshot Metro TV
Beranikah KPK jemput paksa Lukas Enembe? Foto: Dok/Screenshot Metro TV

Lukas Enembe Mangkir Lagi, Pakar Hukum: Jemput Paksa Saja

MetroTV • 27 September 2022 22:45
Jakarta: Gubernur Papua Lukas Enembe sudah dua kali tak hadir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan di Jakarta terkait kasus korupsi. Merespons hal itu, menurut Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan penyidik memiliki hak untuk menjemput paksa.
 
“Kalau sudah dipanggil dan tidak datang itu kewajiban penyidik untuk menjemput secara paksa. Permasalahannya sekarang berhadapan dengan kelompok tertentu di sana (Papua) yang menghalangi itu,” kata Asep dalam tayangan Primetime News, Metro TV, 26 September 2022.
 
Asep menyebut hanya ada dua pilihan bagi Lukas. Pertama datang secara baik-baik ke KPK atau dijemput paksa di Papua. Dia mengatakan, siapapun sama di mata hukum dan harus menghargai proses hukum yang berlangsung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan tegas Asep mengatakan siapapun yang menghalang-halangi proses hukum dapat dijerat dengan UU Tipikor dan KUHP.
 
“Dalam UU Tipikor upaya menghalang-halangi prose hukum kurungan penjara mencapai 12 tahun, kalau di KUHP sembilan bulan,” tutur Asep.
 
Baca juga: Hindari Stigma bagi Papua, Kasus Lukas Enembe Mesti Diusut Tuntas
 
Terkait dengan judi yang dilakukan Lukas, Asep menilai jika memang dilakukan di luar negeri tidak dilarang dan tidak jadi soal. Namun yang menjadi persoalan adalah aliran dana untuk judi itu dari mana.
 
“Di luar negeri mau main judi ataupun maksiat apapun jika di laur negeri tidak dilarang. Tapi, etiskah yang di Indonesia dilarang terus yang di sana tidak dilarang terus dilakukan oleh pejabat kita?” tutur Asep.
 
Di Indonesia terdapat landasan hukum yang dapat menjerat seseorang yang menghalang-halangi proses hukum atau yang disebut obstruction of justice. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Imanuel Rymaldi Matatula)
 
(MBM)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif