Ketua KPK Firli Bahuri menaiki helikopter. DOK Istimewa
Ketua KPK Firli Bahuri menaiki helikopter. DOK Istimewa

Dewas KPK Tak Mau Gegabah Usut Kasus Helikopter Firli

Nasional kpk Dewan Pengawas KPK
Fachri Audhia Hafiez • 06 Agustus 2020 16:06
Jakarta: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kritik terkait lambannya proses dugaan pelanggaran etik penggunaan helikopter mewah oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Dewas KPK ogah tergesa-gesa.
 
"Kita tidak mau gegabah. Dewas tidak akan begitu saja menetapkan seseorang melanggar etik tanpa fakta, bukti, dan keterangan pendukung yang cukup," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020.
 
Haris menegaskan pihaknya telah bekerja profesional. Penetapan seseorang melanggar etik atau tidak harus melalui persidangan etik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia tak ambil pusing soal kritik terhadap pengusutan laporan kepada Firli yang dinilai lambat. Kritik tersebut dianggap sebagai bahan pembenahan Dewas KPK.
 
"Apa pun kritik publik tentu harus kami terima sebagai masukan untuk perbaikan kinerja dewas dan KPK pada umumnya ke depannya," ujar Haris.
 
(Baca: ICW Kritik Dewas KPK Lambat Putuskan Kasus Helikopter Firli)
 
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti lambatnya proses dugaan pelanggaran kode etik terkait penggunaan helikopter mewah oleh Firli. Firli dinilai melanggar kode etik lantaran bergaya hidup hedonis.
 
"Dewan Pengawas KPK sampai saat ini tidak kunjung menjatuhkan putusan terkait dugaan pelanggaran tersebut," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis, 6 Agustus 2020.
 
Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai Firli pantas diproses hingga sidang etik atas laporan dugaan penggunaan helikopter mewah. Dewas KPK mesti masuk dalam tahapan itu.
 
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan pihaknya bakal menggugat Dewas KPK bila tidak tegas menyimpulkan dugaan pelanggaran tersebut. Keputusan Dewas KPK yang tak tegas dinilai perbuatan melawan hukum.
 
"Kalau nanti dari pengawasan Dewan Pengawas (KPK) tidak memuaskan, selaku pelapor ya bisa saya uji. Saya akan gugat ke pengadilan," kata Boyamin saat berbincang dengan Medcom.id.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif