Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Pegawai MA Mangkir Panggilan KPK

Nasional mahkamah agung Kasus Suap Suap di MA
Fachri Audhia Hafiez • 05 Agustus 2020 20:58
Jakarta: Aparatur sipil negara (ASN) Mahkamah Agung (MA), Kardi, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kardi sedianya diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di MA pada 2012-2016 untuk tersangka eks Sekretaris MA Nurhadi.
 
"Pemeriksaan minta dijadwalkan ulang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2020.
 
Ali belum mengungkap jadwal pemeriksaan ulang Kardi. Seorang pihak swasta, Aditya Irwantyanto, juga tak hadir pemeriksaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia minta pemeriksaan dijadwal ulang pada Jumat, 7 Agustus 2020. "Penyidik belum memperoleh informasi terkait ketidakhadirannya," ujar Ali.
 
Sementara itu, seorang karyawan swasta Doddy Aryanto Supeno dan ibu rumah tangga Irawati memenuhi panggilan penyidik. Doddy dikorek keterangannya terkait perkara yang diduga akan dibantu Nurhadi dengan kesepakatan pemberian uang.
 
"Sedangkan saksi Irawati penyidik mengonfirmasi keterangan saksi terkait dugaan aliran uang kepada Nurhadi," ucap Ali.
 
(Baca: KPK Selisik Asal Usul Tas Hermes Milik Menantu Nurhadi)
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif