Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ANT Hafidz Mubarak A.
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ANT Hafidz Mubarak A.

Pemohon Gugatan Pasrah Perppu Korona Telah Diundangkan

Nasional mahkamah konstitusi
Fachri Audhia Hafiez • 20 Mei 2020 12:41
Jakarta: Ahmad Yani, pemohon gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), pasrah perppu telah diundangkan. Ahmad Yani menyerahkan kelanjutan sidang kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk memutuskan ini," kata Yani di Ruang Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Yani menilai Perppu Korona belum saatnya disahkan atau ditolak DPR. Sebab, Perppu dikeluarkan pada masa sidang yang sama, yakni masa sidang III DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perppu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Maret 2020 dan diserahkan kepada DPR pada 2 April 2020. Legislator menyetujui Perppu 1 Tahun 2020 menjadi undang-Undang pada Selasa, 12 Mei 2020 atau sehari sebelum masa reses.
 
(Baca: Perppu Korona Telah Menjadi UU)
 
"Pasal 22 ayat 2 (UUD 1945) jelas menyatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya. Karena Perppu ini disahkan atau dikeluarkan oleh Presiden pada masa sidang III. Artinya pada masa sidang berikutnya pada masa sidang IV," papar Yani.
 
Dia berencana mengajukan gugatan serupa dengan objek berbeda. Namun, bila gugatan bisa diteruskan, Yani mengaku telah menyiapkan sejumlah ahli.
 
"Klaster yang pertama adalah hukum tata negara, lebih kurang 4 atau 5 orang. Klaster yang kedua adalah ekonomi 4-5 orang juga. Klaster ketiga adalah hukum pidana sama seperti itu dan klaster yang terakhir yang mengerti tentang hukum Islam," ucap Yani.
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Ani) mengungkapkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 telah diundangkan. Undang-undang juga telah diberikan penomoran.
 
Ani mengatakan beleid itu telah tercantum dalam Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516. "Selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 2 tahun 2020," ucap Sri.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif