Eks Sekretaris MA Nurhadi dibawa ke Rutan KPK, Selasa, 2 Juni 2020. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Eks Sekretaris MA Nurhadi dibawa ke Rutan KPK, Selasa, 2 Juni 2020. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Kuliti Perkara yang Dimainkan Nurhadi

Nasional Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 03 Juni 2020 19:36
Jakarta: Pegawai negeri sipil (PNS) Pudji Astuti dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK cecar pertanyaan terkait pengurusan perkara yang pernah ditangani Pudji.
 
"Terkait dengan pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan adanya perkara yang juga diduga ikut di urus NHD (mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi)," kata Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juni 2020.
 
Menurut dia, Pudji ialah panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ali enggan memerinci pertanyaan yang dicecar penyidik ke Pudji. Hal ini lantaran untuk menjaga kerahasiaan informasi penyidikan kasus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keterangan Pudji akan digunakan untuk penguatan bukti. Keterangan Pudji juga digunakan untuk melengkapi pemberkasan perkara.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantunya Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT.
 
Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, Nurhadi disinyalir mengantongi gratifikasi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK serta permohonan perwalian.
 
Baca:Tunduk Nurhadi Saat 'Digiring' ke Rutan
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif