Konferensi pers penetapan tersangka suap perpajakan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Konferensi pers penetapan tersangka suap perpajakan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Dokumen Dibawa Kabur, Kemenkeu Jamin Bukti Suap Pajak Tak Hilang

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi korupsi pajak Ditjen Pajak Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi
Candra Yuri Nuralam • 05 Mei 2021 07:16
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjamin data yang diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pemeriksaan perpajakan 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan hilang. Sistem cadangan sudah disiapkan untuk menyimpan data.
 
"Terkait dengan bukti yang disampaikan bahwa ini kemungkinan ada yang hilang, kami berkerja melakukan pemeriksaan tentu dengan berbasis pada suatu sistem informasi," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu Sumiyati di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Mei 2021.
 
KPK sempat kehilangan dokumen saat penggeledahan di Kalimantan Selatan. Dokumen yang dibutuhkan dibawa kabur menggunakan truk. Sumiyati meminta KPK tidak takut terkait masalah ini. Kemenkeu bisa membuka hingga mencetak ulang data.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ada suatu prosedur atau teknik-teknik pemeriksaan yang sudah dimiliki pengetahuannya oleh tim untuk membuka kasus ini," ujar Sumiyati.
 
Baca: Bank Panin Indonesia Diduga Suap Angin Prayitno Aji Rp5,4 Miliar
 
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji menjadi tersangka suap pajak bersama lima orang lainnya. Mereka di antaranya Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani; serta dua konsultan pajak PT GMP, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi.
 
Kuasa wajib pajak PT BPI Veronika Lindawati dan kuasa pajak PT JB Agus Susetyo turut menjadi tersangka. Keenamnya diduga kongkalikong memanipulasi pajak demi keuntungan pribadi.
 
Angin dan Dadan diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mengakomodasi perubahan jumlah kewajiban pajak sesuai keinginan penyuap. Keduanya bersekongkol memeriksa pajak tidak sesuai aturan.
 
Angin diduga menerima Rp15 Miliar dari PT GMP selama Januari sampai Februari 2018. Dia juga diduga terima SGD500 ribu dari kesepakatan Rp25 miliar dari PT BPI di pertengahan 2018 serta SGD3 juta dari PT JB pada Juli sampai September 2018.
 
Dia dan Dadan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Ryan, Aulia, Veronika, dan Agus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun di 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif