Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Medcom.id
Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Medcom.id

Para Mantan Hakim MK Turun Gunung Soal Pemberhentian Aswanto, Desak Presiden Tolak Surat DPR

Indriyani Astuti • 01 Oktober 2022 20:19
Jakarta: Para mantan Hakim Konstitusi menemui Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah untuk mengklarifikasi pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, para mantan hakim menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak meneken surat dari DPR menyangkut pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto.
 
Ketua MK periode pertama Jimly Asshiddiqie mengatakan pergantian Aswanto bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, ia menegaskan menurut ketentuan UU MK Pasal 23 ayat (4) bahwa yang mengirimkan surat pemberhentian hakim MK, bukan DPR, melainkan Ketua MK.
 
"Jadi kalau tidak ada surat dari MK, nggak bisa diberhentikan dan memberhentikannya itu ada sebab-sebab yang sudah diatur dalam undang-undang," ujar Jimly seusai pertemuan di Gedung MK, Jakarta, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan keterangan Sekjen MK Guntur Hamzah, kata dia, MK menyurati tiga lembaga, yakni pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung (MA) karena ada UU MK yang baru. Hal itu berimplikasi pada kekosongan hukum mengenai perubahan masa jabatan hakim. Pada UU MK Nomor 7 Tahun 2020 disebutkan bahwa pemberhentian masa jabatan hakim tidak lagi menggunakan periodisasi, melainkan usia hingga 70 tahun.
 
"Surat pemberitahuan dari MK ke lembaga DPR, mengenai kekosongan hukum. Itu sebagai dasar hukum pada lembaga terkait mengambil tindakan mengadakan pemilihan dan menurut UU ada 4 syarat yakni partisipatif, akuntabel, dan objektif. jadi kesimpulan kami, jelas (DPR) melanggar UUD," papar Jimly.
 

Baca: Soal Pemberhentian Hakim MK, Menko Polhukam: Pemerintah Olah Supaya Tak Ada Kejutan


 
Ia menilai DPR salah paham dalam memahami isi surat Mahkamah Konstitusi. Seolah-olah surat tersebut MK meminta DPR untuk melakukan pergantian hakim. 
 
Selain UUD 1945, kata dia, ada pelanggaran terhadap UU MK yakni prosedur dan materiil. Dari segi prosedur, pemberhentian hakim harus diberitahukan oleh Ketua MK ke lembaga negara terkait dan ada jangka waktunya 6 bulan. 
 
Sedangkan, untuk bersurat pada presiden, pemberhentian hakim harus dari Ketua MK. Kedua, aspek materiil yang dilanggar sebab pada UU MK telah jelas masa jabatan hakim konstitusi yang saat ini tengah menjabat diatur hingga usia 70 tahun.
 
Apabila ada pemberhentian sebelum mencapai usia 70 tahun, Hamdan mengatakan itu adalah pemberhentian karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan karena alasan lain. Seperti pelanggaran etik atau pelanggaran hukum dan sebagainya.
 
"Nah, ini (pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto) tidak ada satu pun terpenuhi," papar Hamdan.
 
Mantan Hakim MK lainnya, Maruarar Siahaan, memberikan saran pada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk menyampaikan pada Presiden Jokowi agar tidak menindaklanjuti surat DPR.
 
"Kita menyarankan melalui Pak Mahfud, presiden tidak usah dulu menandatangani Keppres tentang pemberhentian itu karena landasan seperti tadi itu. Di samping salah paham ya melanggar konstitusi kan," ucap Maruarar.
 
Hamdan menjelaskan apabila surat DPR ditindaklanjuti oleh presiden dengan mengesahkan pemberhentian Aswanto, akan berimplikasi luas. Bukan hanya MK, ujarnya, tetapi merembet ke lembaga lain.
 
"Ke mana-mana, bisa saja Mahkamah Agung digituin juga," ucap dia.
 
Selain Hamdan dan Maruarar, pertemuan dengan Mk turut dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD. Sedangkan, lima mantan hakim lainnya hadir secara daring yakni Mohammad Laica Marzuki, Harjono, Ahmad Sodiki, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif