Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

KPK Dalami Penganggaran KTP-el Lewat Eks Menkeu

Nasional korupsi e-ktp
Juven Martua Sitompul • 18 Mei 2019 02:18
Jakarta: Mantan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el). Keterangan Agus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Anggota Komisi VIII DPR Markus Nari.
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan Agus untuk mendalami proses penganggaran paket penerapan KTP-el. Sebab, saat proses penganggaran KTP-el, Agus menjabat sebagai Menkeu.
 
"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait anggaran pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan ketika saksi menjadi menteri keuangan RI," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara Agus Marto mengakui sepanjang pemeriksaan dicecar soal proses pengan‎ggaran KTP-el. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebut jika pihak yang bertanggungjawab dalam perencana dan pelaksana anggaran adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
"Jadi ini juga disampaikan bahwa di dalam UU itu jelas bahwa secara formal, secara materiil itu tanggung jawab anggaran ada di kementerian teknis, dalam hal ini di Kemendagri. Bahwa kemudian Kemendagri membahas anggarannya dengan DPR itu juga adalah proses anggaran," kata Agus.
 
Pihak Kementerian Keuangan, kata Agus, hanya sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara. Sehingga, pihak yang seharusnya lebih banyak bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran proyek KTP-el yakni pihak Kemendagri.
 
"Kalau sebagai pengguna anggaran, menteri adalah harus yang merencanakan, melaksanakan tanggung jawab atas anggaran. Tanggung jawab daripada Kementerian teknis ada di perencanaan, pelaksana dan pertanggung jawaban," pungkasnya.
 
Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el sejak Juli 2017 lalu. Markus diduga memperkaya diri sendiri, atau orang lain dalam pengadaan paket KTP-el tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.
 
Baca:KPK Periksa Eks Menkeu Agus Martowardojo
 
Markus yang saat itu masih duduk di Komisi II diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP-el di DPR. Berdasarkan fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp5 miliar pada 2012.
 
Namun, Markus baru menerima Rp4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek KTP-el tahun 2013 sebesar Rp1,49 triliun
 
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP-el. Delapan orang tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung.
 
Saat ini, hanya Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK. Sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah dan divonis pidana penjara.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif