NEWSTICKER
Komisioner KPU Pramono Ubaid. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra
Komisioner KPU Pramono Ubaid. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra

KPU Patuhi Rekomendasi DKPP

Nasional OTT KPK
Ilham Pratama Putra • 17 Januari 2020 15:03
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjanji memperkuat sistem pengawasan internal setelah pemecatan terhadap salah satu komisionernya, Wahyu Setiawan. Usulan itu disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam sidang etik terhadap Wahyu.
 
"Kita mendengarkan perintah DKPP dan akan melaksanakan sebaik-baiknya," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2019.
 
KPU mempersiapkan inspektorat khusus untuk mengawasi kegiatan staf hingga komisioner KPU. Antarkomisioner juga akan memperkuat solidaritas untuk saling menjaga.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau ketemu siapa kasih tahu yang lain. Kalau ketemuan kan sebaiknya ya di kantor resmi atas nama partai. Jadi bukan individu orang per orang. Jadi mengajukan surat permohonan untuk audensi," jelas Pramono.
 
DKPP memberhentikan Wahyu sebagai komisioner KPU kerena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dia tersangkut dugaan suap.
 
"Satu, mengabulkan pengaduan para pengadu (Badan Pengawas Pemilu) seluruhnya," kata pelaksana tugas Ketua DKPP Muhammad di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Dalam pertimbangan DKPP, Wahyu sebagai anggota KPU menunjukkan keberpihakan dan sikap partisan. Hal itu melanggar Pasal 6 ayat 2 huruf b prinsip mandiri jo Pasal 8 huruf a, b, dan d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
 
"Berdasarkan hal tersebut dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP," ucap anggota DKPP Ida Budhiati.
 
Pemberhentian Wahyu tak lepas dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu diduga menerima suap untuk mengupayakan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Riezky Aprilia dengan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku.
 
KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan dolar Singapura dalam OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Wahyu diduga menerima suap Rp200 juta.
 
Lembaga Antirasuah menetapkan empat tersangka. Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.
 
Kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan staf Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Saeful menjadi tersangka penyuap. Hinggi kini Harun masih buron, sedangkan tiga tersangka lain sudah ditahan.
 
Atas perbuataannya, Wahyu dan Agustiani dikenakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Harun dan Saeful dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif