NEWSTICKER
Sidang Nurdin Basirun. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang Nurdin Basirun. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Nurdin Basirun Minta Rp500 Juta Setiap Keluarkan Izin

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 19 Desember 2019 16:42
Jakarta: Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun disebut kerap meminta fee pada pengusaha. Permintaan uang agar izin pertambangan, pariwisata, dan reklamasi dikeluarkan.
 
Hal itu diakui mantan kepala bagian protokol Pemerintah Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hendri menyebut Nurdin meminta biaya tidak resmi atau fee Rp500 juta buat perizinan.
 
"Saya dengar dari ajudan. Saya kan protokol, ketika ada pertemuan pak gubernur sama pengusaha secara etika tidak berada di tempat (di dalam ruangan). Saya di luar, tapi saya dengar dari orang-orang," kata Hendri saat bersaksi buat terdakwa Nurdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Informasi itu dia dengar dari ajudan Nurdin, Juniarto. Hendri juga menyebut sumber kekayaan Nurdin berasal dari penerimaan pihak ketiga.
 
Nurdin juga menerima uang dari sejumlah kepala dinas di Pemprov Kepri. Nurdin punya kebiasaan memberikan uang kepada masyarakat ketika sedang kunjungan kerja.
 
"(Penerimaan) ada yang sumbangan dari kepala dinas itu pak, yang saya tahu setiap ke pulau kepala dinas ikut bawa dana. Karena kebiasaan pak gubernur sering memberi, dan kadis-kadis juga ikut memberikan," ujar Hendri.
 
Nurdin didakwa menerima suap Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura. Suap buat memuluskan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.
 
Suap diduga diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat. Kemudian, seorang swasta atau nelayan bernama Abu Bakar.
 
Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
 
Nurdin turut didakwa menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.
 
Dalam perkara gratifikasi, Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif