Konferensi Pers lembaga Setara Institute. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Konferensi Pers lembaga Setara Institute. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

8 Putusan MK Setahun Terakhir Diberi Nilai Negatif

Nasional mahkamah konstitusi
Candra Yuri Nuralam • 18 Agustus 2019 21:11
Jakarta: Lembaga riset Setara Institute melakukan penelitian terkait kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dalam setahun terakhir. Setara mencatat ada 91 putusan yang sudah diputuskan MK sejak 10 Agustus 2018.
 
"Dari 91 putusan undang-undang ada lima putusan dikabulkan, 50 utusan ditolak, 31 tidak dapat diterima dan lima ketetapan," kata Peneliti Hukum dan Konsitusi Setara Institute Inggrit Ifani di kantor Setara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu 18 Agustus 2019.
 
Dalam 91 putusan itu, Setara membagi menjadi tiga isu, yakni mencakup hak sipil dan politik dengan total 32 putusan, hak ekonomi sosiologi dan budaya dengan total 24 putusan. Satu lagi yakni isu rule of law dengan total 35 putusan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari keseluruhan putusan itu, Setara membaginya dengan tiga penilaian, yakni bernada (tone) positif, negatif, dan netral. Tone positif berarti putusan MK dinilai sudah tepat dan berkontribusi positif pada kemajuan hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi. Sementara tone negatif, memiliki arti sebaliknya.
 
"Dari seluruhnya, putusan itu menurut kami ada empat tone positif, delapan tone negatif, dan 79 tone netral," ujar Inggrit.
 
Baca: Setara: Hakim MK Independen
 
Inggrit merinci putusan bernada negatif versi Setara yakni putusan nomor 49/PUU-VXI/2018 dan putusan nomor 54/PUU-XVI/2018 tentang presidential treshold. Kemudian, putusan nomor 15/PUU-XVI/2018 tentang penyerahan masa konsensi jalan tol seutuhnya pada pemerintah dan pengusaha.
 
Lalu, putusan penyelenggaraan peradilan pengujian peraturan perundang-undangan secara tertutup oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, putusan nomor 66/PUU-XVI/2018 dan 102/PUU-XVI/2018 terkait gugurnya institusi praperadilan ketika sidang pokok perkara dimulai.
 
Kemudian, putusan nomor 94/PUU-XVI/2018 terkait kasus limitasi akses data atau informasi kepada penyelenggara telekomunikasi semata untuk penegak hukum. Terakhir, putusan nomor 24/PUU-XVI/2019 terkait larangan pengumuman hasil survei di masa tenang dan hitung cepat (quick count) sebelum dua jam pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat selesai.
 
Penilaian positif dari Setara yakni putusan terkait kasus harmonisasi batas usia minimal perkawinan, perpanjangan waktu penghitungan suara pemilu. Kemudian, putusan nomor 77/PUU-XVI/2018 tentang jaminan hak perlindungan hukum pekerja, dalam hal mengalami cacat karena kecelakaan kerja. Terakhir, putusan nomor 59/PUU-XVI/2018 terkait dikukuhkannya dana pensiun dari iuran pemberi kerja sebagai objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif