Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto. ANT/Aprilio Akbar.
Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto. ANT/Aprilio Akbar.

Permohonan JC Penyuap Proyek Air Minum Ditolak

Nasional kasus suap
Faisal Abdalla • 23 Mei 2019 14:43
Jakarta: Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak permohonan justice collaborator (JC) empat terdakwa penyuap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) strategis. Mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi JC.
 
"Oleh karena para terdakwa merupakan pelaku utama, maka permohonan status justice collaborator tidak dapat dipenuhi," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019.
 
Keempat terdakwa itu adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT Wijaya Kusuma Emindo dan Bagian Keuangan PT TSP Lily Sundarsih W, Direktur Utama PT TSP-Project Manajer PT WKE Irene Irma, dan PT WKE-Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Majelis hakim menyebut ketentuan mengenai pemberian status JC diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011. Dalam surat itu disebutkan status JC diberikan kepada terdakwa yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi, tapi bukan pelaku utama.
 
Keempat terdakwa dijatuhi vonis 3 tahun penjara subsider 2 bulan kurungan. Keempatnya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare sebesar Rp1,350 miliar dan USD5 ribu.
 
Baca: Tiga Penyuap Pejabat PUPR Diganjar Tiga Tahun Penjara
 
Mereka menyatakan menerima vonis hakim dan memutuskan tak akan melakukan upaya hukum banding. Sementara jaksa KPK menyatakan menggunakan waktu tujuh hari untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.
 
Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Budi Suharto, Lily Sundarsih, Irene Irma, dan Yuliana Enganita Dibyo selaku pemberi suap, komisi antikorupsi juga menjerat Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kusrinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin sebagai penwrima suap.
 
Total barang bukti yang diamankan KPK dalam kasus ini uang sejumlah Rp3,3 miliar, SGD23.100, dan USD3.200. Dalam kasus ini, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.
 
Sementara dua proyek lain yang juga diatur lelangnya yaitu pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.
 
Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima Rp170 juta
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif