Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.

Trik Mantan Dirjen Keuda Percepat Usulan Dana PEN Didalami

Nasional KPK kasus korupsi Pemberantasan Korupsi Kemendagri Pemulihan Ekonomi Nasional
Candra Yuri Nuralam • 19 April 2022 14:54
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) pada Ditjen Binkeuda Kemendagri Azwirman pada Senin, 18 April 2022. Dia diminta memberikan informasi terkait dugaan suap dalam pengajuan pinjaman dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021.
 
"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dugaan peran tersangka MAN (mantan Dirjen Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto) dalam mengarahkan percepatan proses pengusulan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 April 2022.
 
Ali enggan memerinci lebih lanjut pertanyaan penyidik ke Azwirman untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana PEN daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketiganya ialah mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.
 
Baca: Kasus Suap DAK dan DID di Halmahera Timur Diselisik
 
Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif