Rakernis bertema 'Propam Polri Siap Mendukung Pelaksanaan Kedisiplinan dan Pemulihan Ekonomi Nasional di PTIK, Jakarta. (Medcom.id/Yona)
Rakernis bertema 'Propam Polri Siap Mendukung Pelaksanaan Kedisiplinan dan Pemulihan Ekonomi Nasional di PTIK, Jakarta. (Medcom.id/Yona)

Pengusaha Diminta Laporkan Polisi Nakal ke Propam Presisi

Siti Yona Hukmana • 22 Maret 2022 22:19
Jakarta: Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo meminta para pengusaha melaporkan anggota nakal ke Propam Presisi. Hal itu disampaikannya saat rapat kerja teknis (rakernis) Tahun 2022 di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
 
"Dalam hal ini mengganggu pengusaha menengah dan kecil bahkan pengusaha kelas atas, jangan ragu untuk melaporkan di aplikasi Propam Presisi. Pasti saya tindak dengan tegas dan keras," kata Sambo dalam Rakernis bertema 'Propam Polri Siap Mendukung Pelaksanaan Kedisiplinan dan Pemulihan Ekonomi Nasional', Selasa, 22 Maret 2022. 
 
Sementara itu, dia memastikan Polri akan mengawal program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) usai pandemi covid-19 melanda Tanah Air. Itu disampaikan Ferdy saat diskusi panel bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia serta Kementerian Perekonomian. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perlu kami tegaskan dalam Rakernis Propam Polri Tahun 2022, Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam menjamin kepastian investasi dan dunia usaha," ujar jenderal bintang dua itu. 
 
Baca: Polri Yakin Dana Subsidi Minyak Goreng Curah Tak Disalahgunakan
 
Sambo mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada 2022 sebesar 5,5 persen. Dia berharap Polri mampu menjaga momentum untuk mencapai target tersebut.
 
"Tadi disinggung oleh Ketum KADIN agar tak terjadi revolusi sosial. Artinya, Polri harus menjamin keamanan," ungkap mantan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri itu.
 
Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menambahkan Polri memiliki peran dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional. Demi menciptakan kedisiplinan bangsa, menjaga keamanan, dan kestabilan situasi sosial untuk menjaga kondusif ekonomi serta iklim investasi. 
 
"Mengawasi pelaksanaan kebijakan program PEN agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Memberikan pelayanan publik yang tanggap dan responsif," kata Arsjad Rasjid.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif