Ilustrasi: Palu hakim. Foto: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.
Ilustrasi: Palu hakim. Foto: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.

Peradilan di Bawah Tekanan

Nasional pengadilan
Astri Novaria • 21 Desember 2017 09:38
Jakarta: Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengungkapkan sepanjang 2017 terdapat beberapa kasus hukum yang menjadikan dunia peradilan berada dalam tekanan pusaran politik. Oleh sebab itu, Aidul mengatakan 2017 ialah tahun independensi peradilan.
 
"Ini terkait dengan kepentingan politik di seputar kasus-kasus itu," ujar Aidul di Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.
 
Tingginya tekanan dan pengaruh politik sepanjang tahun 2017 membuat KY harus mempertahankan independensi peradilan dan imparsialitas hakim. Dengan begitu, putusan hakim memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tarikan politik itu sangat keras, baik yang tampak di publik maupun yang tidak terlihat."
 
KY juga mencatat tekanan yang ditujukan langsung kepada hakim juga terjadi, bahkan seringkali mengancam keamanan hakim dan keluarganya. Sejauh ini KY banyak menerima laporan terkait hakim yang menangani kasus-kasus dengan tekanan politik yang berat tersebut.
 
Pada 2017 sejumlah kasus hukum yang banyak menyita perhatian publik ialah kasus persidangan kopi bersianida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso, kasus Basuki Tjahaja Purnama, hingga kasus Buni Yani. Yang terakhir adalah kasus KTP-el dengan tersangka Setya Novanto.
 
Baca: Perlu Perombakan Sistem untuk Sterilkan Pengadilan
 
Selain itu, pada periode Januari hingga November 2017, KY telah menerima 1.375 laporan masyarakat yang mayoritas merupakan jenis perkara perdata, kemudian perkara pidana, tata usaha negara, agama dan tindak pidana korupsi. Dari laporan itu, yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi adalah sebanyak 368 laporan masyarakat.
 
"Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno sebanyak 198 laporan dengan rincian 35 laporan terbukti melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) dan 163 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH. Berdasarkan sidang pleno, KY mengusulkan sanksi kepada MA terhadap 58 hakim terlapor," papar Aidul.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif