Ketua KPK Firli Bahuri menaiki helikopter. DOK Istimewa
Ketua KPK Firli Bahuri menaiki helikopter. DOK Istimewa

ICW Kritik Dewas KPK Lambat Putuskan Kasus Helikopter Firli

Nasional kpk Dewan Pengawas KPK
Fachri Audhia Hafiez • 06 Agustus 2020 13:35
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum efektif sepanjang semester I-2020. ICW menyoroti lambatnya proses dugaan pelanggaran kode etik terkait penggunaan helikopter mewah oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
 
"Dewan Pengawas KPK sampai saat ini tidak kunjung menjatuhkan putusan terkait dugaan pelanggaran tersebut," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020.
 
Kurnia meyakini perbuatan Firli melanggar kode etik lantaran bergaya hidup hedonis. Selain itu, asal-usul perolehan helikopter diduga mengandung unsur gratifikasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Firli juga berpotensi melanggar hukum jika ditemukan fakta bahwa fasilitas helikopter itu diberikan oleh pihak tertentu sebagai bentuk penerimaan gratifikasi," ujar Kurnia.
 
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) selaku pelapor juga menanti hasil laporan dugaan penggunaan helikopter Firli. Dewas KPK akan digugat bila tidak tegas menyimpulkan dugaan pelanggaran tersebut.
 
(Baca: Firli Dinilai Pantas Diproses Hingga Sidang Etik)
 
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut gugatan sebagai bentuk tidak berjalannya tugas dan fungsi Dewas KPK. Keputusan Dewas KPK yang tak tegas dinilai perbuatan melawan hukum.
 
"Kalau nanti dari pengawasan Dewan Pengawas (KPK) tidak memuaskan, selaku pelapor ya bisa saya uji. Saya akan gugat ke pengadilan," kata Boyamin saat berbincang dengan Medcom.id.
 
MAKI melaporkan Firli ke Dewas KPK terkait penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatra Selatan, Sabtu, 20 Juni 2020. Perjalanan Firli ke Baturaja untuk ziarah makam orang tua.
 
Firli naik helikopter jenis Helimousine President Air yang pernah digunakan motivator Tung Desem Waringin. Helikopter tersebut milik perusahaan swasta dengan kode sayap PK-JTO.
 
Jarak tempuh dari Palembang ke Baturaja hanya membutuhkan waktu empat jam menggunakan mobil. Penggunaan helikopter dinilai bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif